Ketum PTN Soroti Kinerja PLN, Desak Evaluasi Direksi di Tengah Ancaman Krisis Energi

JAKARTA — Kinerja keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) kembali menjadi sorotan publik. Ketua Umum Perempuan Tangguh Nusantara (PTN), Dra. Kasihhati, menilai perusahaan listrik milik negara itu menghadapi tekanan serius yang berpotensi berdampak pada ketahanan energi nasional.

Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (27/3/2026), Kasihhati mengingatkan bahwa dinamika global—termasuk konflik geopolitik dan ketidakpastian pasokan energi—menuntut kesiapan ekstra dari PLN sebagai tulang punggung kelistrikan nasional.

“PLN memegang peran strategis. Jika tidak dikelola dengan tata kelola yang kuat dan efisien, risiko krisis energi bisa menjadi nyata, bukan sekadar wacana,” ujarnya.

Utang Naik, Laba Turun

Kasihhati menyoroti tren keuangan PLN yang dinilai perlu mendapat perhatian serius. Ia mengungkapkan, total utang PLN pada 2024 mencapai Rp711,2 triliun—naik dari Rp655 triliun pada tahun sebelumnya.

“Kenaikan Rp56,2 triliun dalam setahun bukan angka kecil. Ini harus dijelaskan secara transparan kepada publik,” tegasnya.

Di sisi lain, laba bersih PLN justru mengalami penurunan dari Rp22 triliun pada 2023 menjadi Rp17,7 triliun pada 2024. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi indikator adanya tekanan finansial sekaligus sinyal perlunya evaluasi menyeluruh terhadap efisiensi operasional.

Teka-teki Rp20,9 Triliun

Sorotan juga mengarah pada dugaan ketidaksesuaian dalam laporan keuangan dengan nilai sekitar Rp20,9 triliun pada 2026. Kasihhati menegaskan bahwa temuan tersebut masih bersifat indikatif, namun cukup serius untuk ditindaklanjuti.

“Ini tidak boleh dibiarkan menjadi spekulasi liar. Harus ada audit investigatif yang independen dan transparan,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya klarifikasi terbuka agar kepercayaan publik terhadap BUMN strategis seperti PLN tetap terjaga.

Desak Evaluasi Direksi

Lebih jauh, Kasihhati mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PLN, termasuk jajaran direksi. Ia secara khusus menyinggung perlunya penilaian terhadap Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo.

Menurutnya, langkah tegas diperlukan apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pengelolaan perusahaan.

“Jangan sampai rakyat yang sudah disiplin membayar listrik justru menjadi pihak yang menanggung beban dari persoalan manajemen,” katanya.

Kritik Komunikasi Pemerintah

Kasihhati juga menilai komunikasi publik pemerintah, khususnya dari sektor energi, perlu lebih sensitif terhadap kondisi masyarakat. Ia mengingatkan bahwa pernyataan pejabat terkait krisis energi harus disampaikan secara hati-hati agar tidak memicu keresahan.

“Komunikasi yang tidak empatik bisa memperburuk situasi. Masyarakat butuh kepastian, bukan kekhawatiran,” ujarnya.

Belum Ada Tanggapan Resmi

Hingga berita ini diturunkan, pihak PLN, Kementerian BUMN, maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum memberikan pernyataan resmi terkait kritik tersebut.

Redaksi masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait guna memperoleh klarifikasi demi menjaga prinsip keberimbangan informasi.

Tantangan Energi ke Depan

Di tengah sorotan ini, sejumlah pengamat energi sebelumnya telah mengingatkan bahwa sektor kelistrikan nasional memang membutuhkan investasi besar untuk menopang pertumbuhan dan pemerataan listrik.

Namun di sisi lain, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tetap menjadi kunci agar pembangunan tersebut tidak berujung pada beban finansial jangka panjang bagi negara dan masyarakat.

Sumber: Syamsul Bahri (Ketua GWI Banten)
Jurnalis: Romo Kefas (Pewarna)