Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas: Kesenjangan Penegakan Hukum di Indonesia

Spasinews.com // Jakarta – Fenomena “hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas” mencerminkan persepsi publik bahwa penegakan hukum di Indonesia lebih keras kepada masyarakat kecil/miskin dan lemah terhadap penguasa atau kelompok kaya. Hal ini menunjukkan hukum seringkali dijadikan alat kekuasaan dan kepentingan golongan, daripada instrumen keadilan yang merata.

Bias kelas sosial, hukum sebagai alat kekuasaan, dan krisis independensi lembaga penegak hukum menjadi akar permasalahan kesenjangan penegakan hukum. Masyarakat kecil lebih cepat diproses hukum dibandingkan kelompok berduit/berkuasa yang sering kebal hukum.

Dampak dari kesenjangan penegakan hukum ini adalah rusaknya kepercayaan publik dan melemahnya keadilan sosial. Hukum hanya digunakan untuk alat kekuasaan dan kepentingan pribadi, sehingga terjadi kesenjangan dalam penegakan hukum.

YLBHI menyatakan bahwa keadaan ini dinilai sebagai penyimpangan prinsip negara hukum yang seharusnya netral, objektif, dan profesional. “Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas” merupakan kritik sosial yang lahir dari pengalaman nyata masyarakat.

(Kumparan.com) juga menyatakan bahwa fenomena ini sangat mempengaruhi citra dan efektivitas sistem hukum di Indonesia. Masyarakat semakin merasa bahwa hukum tidak adil dan hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Penegakan hukum yang adil dan merata harus menjadi prioritas untuk membangun kepercayaan publik dan keadilan sosial.