Di Balik Polemik Rakernas AKPERSI: Ketidakpastian yang Dialami Pemilik Kendaraan

Berita Terbaru

Di Balik Polemik Rakernas AKPERSI: Ketidakpastian yang Dialami Pemilik Kendaraan


Di Balik Polemik Rakernas AKPERSI: Ketidakpastian yang Dialami Pemilik Kendaraan

Tangerang — Persoalan sisa pembayaran kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) yang digelar pada Desember 2025 di Lembah Resort Permai masih menyisakan dampak bagi sejumlah pihak, termasuk Yudianto, pemilik kendaraan yang hingga kini belum dapat digunakan kembali.

Bagi Yudianto, kendaraan tersebut bukan sekadar aset, melainkan sarana penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Ketika mobil itu tertahan, ia mengaku harus menyesuaikan banyak hal dalam rutinitasnya.

“Saya hanya berharap ada kepastian. Mobil itu saya gunakan untuk kebutuhan harian,” ujarnya dengan nada berharap.

Situasi ini bermula dari belum terselesaikannya kewajiban pembayaran kegiatan yang melibatkan pihak penyelenggara dan lokasi acara. Dalam kondisi tersebut, kendaraan milik Yudianto disebut menjadi bagian dari jaminan yang hingga kini belum dikembalikan.

Pihak Lembah Resort Permai sendiri menyatakan bahwa langkah tersebut berkaitan dengan tanggung jawab pembayaran yang belum tuntas. Mereka menegaskan bahwa penyelesaian kewajiban menjadi kunci agar persoalan dapat segera berakhir.

Di sisi lain, dari internal AKPERSI, diakui bahwa komunikasi masih menjadi tantangan dalam merespons persoalan ini. Hal tersebut berdampak pada lambatnya penyelesaian yang diharapkan semua pihak.

Kondisi ini menggambarkan bagaimana sebuah persoalan administratif dapat berimbas langsung pada individu yang berada di luar inti permasalahan. Yudianto pun berharap ada titik temu yang adil tanpa harus memperpanjang persoalan.

Sejumlah pihak menilai, penyelesaian yang mengedepankan komunikasi terbuka dan tanggung jawab bersama menjadi langkah penting agar tidak ada pihak yang terus dirugikan.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa di balik setiap konflik, terdapat sisi kemanusiaan yang perlu diperhatikan, sehingga penyelesaian tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkeadilan.


Sumber: Syamsul Bahri
Jurnalis: Romo Kefas


Share this content:

Post Comment

You May Have Missed