6 Hari yang Mengguncang: Dari Pelantikan ke Dugaan Suap, SP3 Sebut Kepercayaan Publik Sedang di Ujung Tanduk

JAKARTA, 18 April 2026 — Hanya dalam hitungan hari, harapan publik berubah menjadi kegelisahan. Sosok yang baru dilantik sebagai Ketua Ombudsman RI periode 2026–2031 kini terseret dalam dugaan kasus suap senilai Rp1,5 miliar yang berkaitan dengan perusahaan tambang nikel.

Peristiwa ini bukan sekadar kabar hukum biasa. Ia mengguncang persepsi publik terhadap lembaga yang selama ini menjadi tempat terakhir masyarakat mencari keadilan administratif.

Dalam wawancara bersama tim media di Jakarta, Sabtu sore (18/4/2026), Advokat senior sekaligus Ketua Umum Satria Peduli Pelayanan Publik (SP3), DR. Yuspan Zalukhu, SH., MH—yang juga dosen hukum di salah satu universitas ternama di Jakarta, menyampaikan keprihatinan mendalam.

“Dalam waktu singkat, publik dihadapkan pada kenyataan yang tidak mudah diterima. Ini bukan hanya soal dugaan suap, tetapi soal kepercayaan yang sedang diuji,” ujarnya.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan penerimaan uang Rp1,5 miliar dari PT TSHI, perusahaan tambang nikel yang tengah menghadapi persoalan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan denda kehutanan.

Dalam konstruksi yang berkembang:

• Terdapat laporan masyarakat terkait perhitungan denda
• Ombudsman melakukan pemeriksaan dan menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
• LHP menyatakan adanya kesalahan perhitungan oleh pihak kementerian
• Perusahaan diberi ruang untuk melakukan perhitungan sendiri

Seluruh rangkaian tersebut saat ini masih dalam proses penanganan hukum dan belum merupakan putusan pengadilan.

SP3 menilai bahwa peristiwa ini tidak bisa dipandang semata sebagai dugaan tindak pidana, melainkan juga menyentuh aspek mendasar dalam sistem pelayanan publik.

Menurut DR. Yuspan Zalukhu, terdapat sejumlah indikasi yang perlu dicermati dalam perspektif hukum administrasi negara:

• Dugaan maladministrasi
• Potensi penyalahgunaan kewenangan
• Terganggunya independensi lembaga pengawas

“Yang sedang dipertaruhkan bukan hanya satu jabatan atau satu institusi, tetapi kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan publik itu sendiri,” tegasnya.

Dalam situasi seperti ini, SP3 menekankan pentingnya peran masyarakat sebagai bagian dari kontrol sosial.

“Masyarakat harus tetap kritis, tetapi juga objektif. Kita dorong proses hukum berjalan transparan, adil, dan tanpa intervensi,” ujar Yuspan.

SP3 juga mendorong:

• Penanganan perkara secara terbuka
• Penegakan hukum tanpa pandang bulu
• Evaluasi terhadap sistem pengawasan

Kasus ini menjadi pengingat bahwa dalam pelayanan publik, kepercayaan adalah fondasi utama. Ombudsman selama ini menjadi ruang harapan bagi masyarakat dalam mencari keadilan administratif.

Kini, publik menanti bagaimana proses hukum berjalan dan apakah integritas lembaga pengawas dapat dipulihkan.

Perkara ini masih dalam proses hukum dan seluruh pihak tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah. Namun di tengah dinamika tersebut, satu hal menjadi sorotan utama: bagaimana negara menjaga kepercayaan publik yang sedang diuji.