SPASI Desak KPK Ambil Alih Kasus Korupsi Jampidsus: “Nonaktifkan Jaksa Agung dan Kapolri, Miskinkan Koruptor!”

Spasinews.com // JAKARTA – Dugaan pusaran korupsi yang menyeret institusi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menuai kecaman hebat dari berbagai kalangan hukum.

Solidaritas Pembela Advokat Seluruh Indonesia (SPASI) secara lantang mendesak pembongkaran total jaringan mafia hukum tersebut tanpa pandang bulu.

Ketua Umum SPASI, Jelani Christo, S.H., M.H., menegaskan bahwa penuntasan kasus ini tidak boleh menjadi sekadar sandiwara. Siapa pun aktor intelektual di balik skandal besar ini harus diusut tuntas hingga ke akar-akarnya.

“Indonesia perlu bersih-bersih dari para pejabat yang terlibat korupsi. Kasus korupsi di lingkungan Jampidsus melibatkan siapa saja? Ini perlu diusut tuntas. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi!” ujar Jelani dalam keterangannya kepada pers, Sabtu (18/7).

Desak Penonaktifan Jaksa Agung dan Kapolri

Demi menjaga independensi dan transparansi penyelidikan, Jelani meminta ketegasan dari Presiden untuk mengambil langkah ekstrem.

Menurutnya, konflik kepentingan sangat rawan terjadi jika penanganan kasus masih berada di bawah bayang-bayang petinggi korps tersebut.

Nonaktifkan Pimpinan: SPASI mendesak penonaktifan Jaksa Agung dan Kapolri agar tidak ada intervensi atau upaya pengaburan fakta selama proses hukum berjalan.

KPK Harus Ambil Alih: Mengingat kasus ini melibatkan internal penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera turun tangan mengambil alih seluruh proses penyidikan.

Kawal Massal: Jelani menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mengawal ketat proses hukum ini agar tidak masuk angin di tengah jalan.

Hukum Seumur Hidup dan Dimiskinkan

Kritik tajam juga diarahkan Jelani pada bobroknya sistem sanksi hukum saat ini. Ia menilai, ringannya hukuman menjadi pemicu utama mengapa para pejabat negara tidak pernah jera merampok uang rakyat.

“Penyebab para koruptor tidak merasa takut melakukan korupsi karena hukumannya ringan.
Mirisnya lagi, hukum kita sering kali bisa diperjualbelikan oleh oknum penegak hukum itu sendiri,” cecar Jelani secara mendalam.

Sebagai efek jera yang nyata, SPASI menuntut agar para pelaku nantinya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup serta dimiskinkan secara total melalui penyitaan seluruh aset hasil kejahatan.

Krisis Moral Penegak Hukum

Menutup pernyataannya, praktisi hukum ini mengingatkan bahwa carut – marutnya penegakan hukum di Indonesia berakar dari runtuhnya integritas personal para aparatnya.

“Sangat penting bagi para penegak hukum untuk memiliki hati nurani, moral yang bagus, rasa malu, serta yang terpenting: rasa takut akan TUHAN. Tanpa itu, hukum hanya akan menjadi alat transaksi bagi mereka yang berkuasa,” pungkas Jelani Christo dengan nada getir.

Editor : Bony A