Jelani Christo Nilai Kebijakan Pemerintah Belum Berpihak pada Masyarakat Menengah ke Bawah

Spasinews.com // Jakarta – Praktisi hukum Jelani Christo, S.H., M.H. menilai kebijakan pemerintah yang dibuat saat ini sering kali belum berpihak pada masyarakat menengah ke bawah dan justru lebih menguntungkan kelompok penguasa, pengusaha, dan oligarki.

Menurut Jelani, kritik tersebut merupakan pandangan yang umum terjadi di tengah masyarakat ketika merasakan dampak kebijakan yang tidak sebanding antara kelompok elit dan rakyat kecil.

“Kebijakan pemerintah sering kali menjadi perdebatan hangat, terutama ketika masyarakat kelas menengah ke bawah merasa dampaknya tidak sebanding dengan keuntungan yang didapat oleh kelompok penguasa, pengusaha besar, atau oligarki,” ujar Jelani Christo, S.H., M.H., Sabtu (20/9/2026).

Ia menjelaskan, setidaknya ada tiga faktor yang membuat kebijakan kerap dianggap hanya menguntungkan elit.

Pertama, ketimpangan akses dan pengaruh. Pengusaha besar dan kelompok oligarki memiliki sumber daya finansial dan jaringan yang kuat, sehingga memiliki akses lebih besar untuk melobi pembuat kebijakan agar menghasilkan aturan yang melindungi kepentingan bisnis mereka.

Kedua, biaya politik yang tinggi. Proses politik seperti pemilu membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga kandidat sering kali membutuhkan sokongan dana dari pengusaha. Kondisi tersebut dapat menciptakan hubungan transaksional dalam bentuk kebijakan yang longgar bagi para donor setelah terpilih.

Ketiga, fokus pada pertumbuhan makro. Pemerintah terkadang fokus pada indikator ekonomi makro seperti menarik investasi asing atau menyederhanakan regulasi bisnis melalui kemudahan izin usaha. Kebijakan tersebut kerap dirasa mengorbankan hak-hak pekerja atau kelestarian lingkungan di tingkat akar rumput.

Namun demikian, Jelani juga menyampaikan sudut pandang pemerintah dalam pembelaan kebijakan tersebut. Pemerintah sering menggunakan argumen efek domino ekonomi atau trickle-down effect, di mana kemudahan bagi pengusaha akan menstimulasi investasi, membuka lapangan kerja baru, dan pada akhirnya menguntungkan masyarakat bawah.

Selain itu, pemerintah juga berdalih kebijakan pro-investasi diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional agar tidak kolaps di tengah persaingan global, yang jika terjadi justru akan memperburuk kondisi masyarakat miskin.

“Keseimbangan antara menarik investasi untuk kepentingan pengusaha dan melindungi kesejahteraan rakyat adalah tantangan terbesar dalam setiap perumusan kebijakan publik. Ketika fungsi pengawasan dari masyarakat, media, dan lembaga hukum melemah, risiko kebijakan yang timpang dan hanya menguntungkan segelintir pihak memang menjadi semakin besar,” pungkas Jelani.

Editor : Bony A