PERJANJIAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN JANGKA WAKTU BERAKHIRNYA PERJANJIAN MELANGGAR SYARAT "SUATU HAL TERTENTU" DALAM PASAL 1320 KUH PERDATA SEHINGGA MENGAKIBATKAN PERJANJIAN TERSEBUT BATAL DEMI HUKUM KARENA TIDAK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PARA PIHAK - SPASINEWS.COM

×

Berita Terbaru

LBH SPASI Desak Percepatan RUU Masyarakat Adat dan Buka Ruang Magang Bagi Praktisi Hukum Muda

FAKTA DI BALIK DANA BOK PUSKESMAS SUKADANA: Uang Negara Sudah Kembali, Tetapi Benarkah Persoalannya Telah Usai?

Mengapa MBG Harus di hentikan?

Peduli Pendidikan Sejak Dini, Kapolresta dan Ketua Bhayangkari Cabang Palangka Raya Hadiri Pentas Seni dan Pelepasan Anak Kelompok B

Empat Laporan Polisi Diduga Mandek,RJN : Sampai Kapan Korban Menunggu Kepastian

PENENTUAN PENGADILAN YANG BERWENANG MENGADILI GUGATAN TERKAIT AKTA RUPSLB YANG DIAJUKAN SECARA PARALEL DI DUA PENGADILAN NEGERI YANG BERBEDA

PENENTUAN PENGADILAN YANG BERWENANG MENGADILI GUGATAN TERKAIT AKTA RUPSLB YANG DIAJUKAN SECARA PARALEL DI DUA PENGADILAN NEGERI YANG BERBEDA

Dugaan Penyimpangan Dana BOK Puskesmas Sukadana: Kerugian Negara Rp400 Juta Dikembalikan, Penegakan Hukum Dipertanyakan

SOSIALISASI KEIMIGRASIAN DAN PROGRAM DESA BINAAN IMIGRASI DI KUBU RAYA, PERKUAT PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN CEGAH TPPO

KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN BERWENANG MENJUAL SENDIRI OBJEK HAK TANGGUNGAN MELALUI PELELANGAN UMUM TANPA MEMERLUKAN PUTUSAN PENGADILAN TERLEBIH DAHULU JIKA DEBITUR CIDERA JANJI/WANPRESTASI

KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN BERWENANG MENJUAL SENDIRI OBJEK HAK TANGGUNGAN MELALUI PELELANGAN UMUM TANPA MEMERLUKAN PUTUSAN PENGADILAN TERLEBIH DAHULU JIKA DEBITUR CIDERA JANJI/WANPRESTASI

Imigrasi Pontianak Kukuhkan Sahabat Imigrasi, Perkuat Edukasi Masyarakat Cegah TPPO dan Migrasi Nonprosedural

Habib Muchdar Assegaf: Peninjauan Kembali Perkara Lely Y Lay Penting untuk Menjaga Kepastian Hukum dan Mencegah Kriminalisasi Sengketa Konstruksi

Doa Mengalir dari IKN: Hari Doa Nasional 2026 Diharapkan Menjadi Energi Moral bagi Indonesia

PERJANJIAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN JANGKA WAKTU BERAKHIRNYA PERJANJIAN MELANGGAR SYARAT “SUATU HAL TERTENTU” DALAM PASAL 1320 KUH PERDATA SEHINGGA MENGAKIBATKAN PERJANJIAN TERSEBUT BATAL DEMI HUKUM KARENA TIDAK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PARA PIHAK

PERJANJIAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN JANGKA WAKTU BERAKHIRNYA PERJANJIAN MELANGGAR SYARAT “SUATU HAL TERTENTU” DALAM PASAL 1320 KUH PERDATA SEHINGGA MENGAKIBATKAN PERJANJIAN TERSEBUT BATAL DEMI HUKUM KARENA TIDAK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PARA PIHAK

Ketua RT/RW Jenguk Korban Ledakan Gas di RSUD Haji, Wujud Kepedulian Terhadap Warga Tertimpa Musibah

Dugaan Intimidasi Warga Adat Dayak Basab, LBH MADN dan LBH SPASI Tempuh Jalur Hukum dan Adat

Pimpin Apel Pagi, ini Arahan Wakapolda Kalteng

ORANG YANG SECARA MELAWAN HUKUM MENGUASAI TANAH MILIK ORANG LAIN WAJIB MEMULIHKAN KEADAAN SEMULA, YAITU MEMBONGKAR BANGUNAN DAN MENYERAHKAN TANAH DALAM KEADAAN KOSONG KEPADA PEMILIK YANG SAH

ORANG YANG SECARA MELAWAN HUKUM MENGUASAI TANAH MILIK ORANG LAIN WAJIB MEMULIHKAN KEADAAN SEMULA, YAITU MEMBONGKAR BANGUNAN DAN MENYERAHKAN TANAH DALAM KEADAAN KOSONG KEPADA PEMILIK YANG SAH

Kapolres Kotim Beri Arahan ke Personel Jelang HUT Bhayangkara ke-80 Tahun 2026

Kabag Ops Polres Kotim Pimpin Apel Pagi, Tekankan Kesehatan, Kebersihan Tempat Kerja, serta Kedisiplinan.

Jamin Keamanan Pasar Besar, Polsek Pahandut Patroli Harkamtibmas di Waktu Padat Pengunjung

LBH SPASI Desak Percepatan RUU Masyarakat Adat dan Buka Ruang Magang Bagi Praktisi Hukum Muda

FAKTA DI BALIK DANA BOK PUSKESMAS SUKADANA: Uang Negara Sudah Kembali, Tetapi Benarkah Persoalannya Telah Usai?

Mengapa MBG Harus di hentikan?

Peduli Pendidikan Sejak Dini, Kapolresta dan Ketua Bhayangkari Cabang Palangka Raya Hadiri Pentas Seni dan Pelepasan Anak Kelompok B

Empat Laporan Polisi Diduga Mandek,RJN : Sampai Kapan Korban Menunggu Kepastian

PENENTUAN PENGADILAN YANG BERWENANG MENGADILI GUGATAN TERKAIT AKTA RUPSLB YANG DIAJUKAN SECARA PARALEL DI DUA PENGADILAN NEGERI YANG BERBEDA

PENENTUAN PENGADILAN YANG BERWENANG MENGADILI GUGATAN TERKAIT AKTA RUPSLB YANG DIAJUKAN SECARA PARALEL DI DUA PENGADILAN NEGERI YANG BERBEDA

Dugaan Penyimpangan Dana BOK Puskesmas Sukadana: Kerugian Negara Rp400 Juta Dikembalikan, Penegakan Hukum Dipertanyakan

SOSIALISASI KEIMIGRASIAN DAN PROGRAM DESA BINAAN IMIGRASI DI KUBU RAYA, PERKUAT PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN CEGAH TPPO

KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN BERWENANG MENJUAL SENDIRI OBJEK HAK TANGGUNGAN MELALUI PELELANGAN UMUM TANPA MEMERLUKAN PUTUSAN PENGADILAN TERLEBIH DAHULU JIKA DEBITUR CIDERA JANJI/WANPRESTASI

KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN BERWENANG MENJUAL SENDIRI OBJEK HAK TANGGUNGAN MELALUI PELELANGAN UMUM TANPA MEMERLUKAN PUTUSAN PENGADILAN TERLEBIH DAHULU JIKA DEBITUR CIDERA JANJI/WANPRESTASI

Imigrasi Pontianak Kukuhkan Sahabat Imigrasi, Perkuat Edukasi Masyarakat Cegah TPPO dan Migrasi Nonprosedural

Habib Muchdar Assegaf: Peninjauan Kembali Perkara Lely Y Lay Penting untuk Menjaga Kepastian Hukum dan Mencegah Kriminalisasi Sengketa Konstruksi

Doa Mengalir dari IKN: Hari Doa Nasional 2026 Diharapkan Menjadi Energi Moral bagi Indonesia

PERJANJIAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN JANGKA WAKTU BERAKHIRNYA PERJANJIAN MELANGGAR SYARAT “SUATU HAL TERTENTU” DALAM PASAL 1320 KUH PERDATA SEHINGGA MENGAKIBATKAN PERJANJIAN TERSEBUT BATAL DEMI HUKUM KARENA TIDAK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PARA PIHAK

PERJANJIAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN JANGKA WAKTU BERAKHIRNYA PERJANJIAN MELANGGAR SYARAT “SUATU HAL TERTENTU” DALAM PASAL 1320 KUH PERDATA SEHINGGA MENGAKIBATKAN PERJANJIAN TERSEBUT BATAL DEMI HUKUM KARENA TIDAK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PARA PIHAK

Ketua RT/RW Jenguk Korban Ledakan Gas di RSUD Haji, Wujud Kepedulian Terhadap Warga Tertimpa Musibah

Dugaan Intimidasi Warga Adat Dayak Basab, LBH MADN dan LBH SPASI Tempuh Jalur Hukum dan Adat

Pimpin Apel Pagi, ini Arahan Wakapolda Kalteng

ORANG YANG SECARA MELAWAN HUKUM MENGUASAI TANAH MILIK ORANG LAIN WAJIB MEMULIHKAN KEADAAN SEMULA, YAITU MEMBONGKAR BANGUNAN DAN MENYERAHKAN TANAH DALAM KEADAAN KOSONG KEPADA PEMILIK YANG SAH

ORANG YANG SECARA MELAWAN HUKUM MENGUASAI TANAH MILIK ORANG LAIN WAJIB MEMULIHKAN KEADAAN SEMULA, YAITU MEMBONGKAR BANGUNAN DAN MENYERAHKAN TANAH DALAM KEADAAN KOSONG KEPADA PEMILIK YANG SAH

Kapolres Kotim Beri Arahan ke Personel Jelang HUT Bhayangkara ke-80 Tahun 2026

Kabag Ops Polres Kotim Pimpin Apel Pagi, Tekankan Kesehatan, Kebersihan Tempat Kerja, serta Kedisiplinan.

Jamin Keamanan Pasar Besar, Polsek Pahandut Patroli Harkamtibmas di Waktu Padat Pengunjung

news Bony Akhmadi 10 Juni 2026 0 Comments

PERJANJIAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN JANGKA WAKTU BERAKHIRNYA PERJANJIAN MELANGGAR SYARAT “SUATU HAL TERTENTU” DALAM PASAL 1320 KUH PERDATA SEHINGGA MENGAKIBATKAN PERJANJIAN TERSEBUT BATAL DEMI HUKUM KARENA TIDAK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PARA PIHAK

Pencerahan Hukum Hari Ini
Rabu, 10 Juni 2026

Pokok Perkara
Sengketa ini bermula dari perjanjian kerja sama di mana PT Berkati Babel Lestari / PT BBL (Penggugat) sepakat untuk mengurus perizinan PT Petch Phang-Nga / PT PPN (Tergugat) terkait penggunaan Kapal Isap Produksi dalam kegiatan tambang timah lepas pantai. Berdasarkan perjanjian tersebut, Penggugat mengaku berhak menerima bagi hasil 18% dari profit Tergugat, namun Tergugat wanprestasi karena berhenti membayar sejak Desember 2017 dan karena itu dituntut ganti kerugian.

Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Pangkalpinang Menolak gugatan untuk seluruhnya melalui putusan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) dan di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menguatkan putusan tersebut (tetap menolak).

Putusan dan Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari PT BBL (Penggugat), dengan alasan:

Ketidakpastian Perjanjian: Perjanjian kerja sama tersebut tidak mencantumkan jangka waktu berakhirnya perjanjian.
Syarat Sah Perjanjian: Berdasarkan Pasal 1320 ayat 3 KUHPerdata, perjanjian harus memiliki “suatu hal tertentu”. Karena tidak ada batas waktu kapan kewajiban bagi hasil itu berakhir, maka syarat kepastian hukum tidak terpenuhi.
Batal Demi Hukum: Akibat tidak terpenuhinya syarat tersebut, perjanjian dinyatakan batal demi hukum, sehingga tuntutan ganti rugi tidak bisa dikabulkan.

Kesimpulan
Upaya hukum Penggugat gagal di semua tingkat pengadilan karena perjanjian dipandang cacat hukum (tidak sah) sejak awal akibat tidak adanya pengaturan jangka waktu yang jelas.

-> Putusan Mahkamah Agung Nomor 729 K/PDT/2026, tanggal 25 Maret 2026.

Sumber:
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/11f149ead268bc5ebe7b313530303332.html

Salam Pancasila,
Fredrik J. Pinakunary
Wakil Ketua Umum Peradi RBA

Share this content:

Bony Akhmadi

Add your Biographical Information. Edit your Profile now.

Ketua RT/RW Jenguk Korban Ledakan Gas di RSUD Haji, Wujud Kepedulian Terhadap Warga Tertimpa Musibah

Next post

Doa Mengalir dari IKN: Hari Doa Nasional 2026 Diharapkan Menjadi Energi Moral bagi Indonesia

Bony Akhmadi 0

LBH SPASI Desak Percepatan RUU Masyarakat Adat dan Buka Ruang Magang Bagi Praktisi Hukum Muda

Ki Ronggo Warsito 0

FAKTA DI BALIK DANA BOK PUSKESMAS SUKADANA: Uang Negara Sudah Kembali, Tetapi Benarkah Persoalannya Telah Usai?

Zainul Irwansyah 0

Mengapa MBG Harus di hentikan?

Post Comment Batalkan balasan