Imigrasi Pontianak Gelar Sosialisasi Layanan Data Keimigrasian Terintegrasi

PONTIANAK – spasinews.com

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak menggelar sosialisasi layanan data keimigrasian di Hotel Golden Tulip Pontianak, Kamis (27/8/2026). Kegiatan tersebut mengusung tema “Optimalisasi Layanan Data Keimigrasian Terintegrasi dalam Mendukung Operasi Penegakan Hukum.”

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemanfaatan data keimigrasian dalam mendukung pengawasan dan penegakan hukum, khususnya terhadap keberadaan serta aktivitas warga negara asing (WNA) di wilayah Kalimantan Barat. Sejumlah instansi terkait tampak hadir.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak, Sam Fernando, saat membuka kegiatan mengatakan mobilisasi dan aktivitas WNA di Kalimantan Barat perlu mendapat perhatian serius.

Menurutnya, pengawasan terhadap WNA harus didukung dengan ketersediaan data yang cepat, tepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Data keimigrasian mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan informasi yang cepat, tepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Sam.

Dia menjelaskan, data keimigrasian tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi, tetapi juga memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen pendukung dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum.

Karena itu, Sam berharap sosialisasi tersebut dapat menjadi ruang bagi seluruh peserta untuk berdiskusi dan bertukar informasi mengenai berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan.

“Kami berharap kegiatan ini dapat diikuti dengan sebaik-baiknya. Kegiatan ini menjadi kesempatan untuk berdiskusi, bertukar pikiran, menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi di lapangan, serta menggali berbagai peluang untuk memperkuat sinergi kita satu dengan yang lainnya,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sam juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir serta pihak-pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan sosialisasi.

Sosialisasi kemudian dibuka secara resmi oleh Sam Fernando. Dalam pembukaan tersebut kembali ditekankan pentingnya optimalisasi layanan data keimigrasian yang terintegrasi sebagai bagian dari dukungan terhadap operasi maupun proses penegakan hukum.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun koordinasi yang semakin kuat antara instansi keimigrasian dengan aparat penegak hukum. Dengan sinergi tersebut, pemanfaatan data keimigrasian diharapkan dapat dilakukan secara optimal untuk mendukung pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas WNA di wilayah Kalimantan Barat.

Penguatan layanan data yang terintegrasi juga diharapkan mampu mempercepat pertukaran informasi antarlembaga, sehingga potensi persoalan keimigrasian dapat diantisipasi dan ditangani secara lebih efektif.(*)