*Pencerahan Hukum Hari Ini**Senin, 09 November 2026**PEJABAT PEMERINTAH TIDAK BOLEH BERLAMA-LAMA MENGABAIKAN PUTUSAN PENGADILAN: MK PERCEPAT BATAS WAKTU PELAKSANAANNYA*

Oleh: Fredrik J. Pinakunary*

*Posisi Kasus*

Dua kepala kampung di Kabupaten Yahukimo bersama dua advokat, yaitu Frederika Korain, S.H., MAAPD. dan Fatiatulo Lazira, S.H., mengajukan pengujian Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) UU Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ke Mahkamah Konstitusi.

Permohonan tersebut dilatarbelakangi oleh tidak dilaksanakannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 174 PK/TUN/2023 yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Bupati Yahukimo. Padahal, putusan tersebut telah membatalkan keputusan pengangkatan kepala kampung yang baru dan memerintahkan pemulihan hak para kepala kampung sebelumnya.

Persoalannya, UU PTUN memberikan tenggang waktu 60 hari kerja hingga keputusan yang disengketakan kehilangan kekuatan hukum dan 90 hari kerja sebelum pihak yang menang dapat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan kepada ketua pengadilan.

Menurut para Pemohon, waktu tersebut terlalu lama dan memungkinkan pejabat pemerintah menunda pelaksanaan putusan, sehingga merugikan hak masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan.

*Putusan Mahkamah Konstitusi*

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan dua kepala kampung tersebut dengan memperpendek tenggang waktu 60 hari kerja menjadi 14 hari kerja dan 90 hari kerja menjadi 21 hari kerja.

Mahkamah menilai bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan dalam waktu yang wajar. Penundaan yang berlarut-larut dapat menghilangkan makna kemenangan seseorang di pengadilan.

Prinsip justice delayed is justice denied menegaskan bahwa keadilan yang terlambat diberikan pada hakikatnya dapat menjadi bentuk pengingkaran keadilan.

Mahkamah juga mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, perkembangan teknologi digital, serta perlunya keselarasan antara UU PTUN dan UU Administrasi Pemerintahan.

*Kaidah Hukum*

1. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dihormati dan dilaksanakan oleh pejabat pemerintah. Pengabaian putusan dapat menghambat pemulihan hak warga negara dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil.
2. Keputusan tata usaha negara yang disengketakan kehilangan kekuatan hukum apabila kewajiban pencabutannya tidak dilaksanakan dalam tenggang waktu 14 hari kerja, sesuai mekanisme Pasal 116 ayat (2) UU PTUN.
3. Pihak yang memenangkan perkara dapat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan kepada ketua pengadilan setelah lewat 21 hari kerja, apabila pejabat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c UU PTUN.
4. Pelaksanaan putusan pengadilan merupakan bagian dari hak atas kepastian hukum yang adil. Negara tidak cukup hanya menyediakan mekanisme untuk memenangkan perkara, tetapi juga harus menjamin tersedianya mekanisme yang efektif untuk melaksanakan putusan.
5. Kedudukan hukum dalam pengujian undang-undang mensyaratkan adanya kerugian konstitusional yang dapat dijelaskan hubungan sebab akibatnya dengan norma yang diuji. Profesi sebagai advokat semata tidak otomatis memberikan kedudukan hukum.

→ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 280/PUU-XXIV/2026, tanggal 29 Oktober 2026.

Sumber:
https://www.mkri.id/perkara/persidangan/putusan?search=280%2FPUU-XXIV%2F2026

Salam Pancasila,
Fredrik J. Pinakunary*
Wakil Ketua Umum Peradi RBA

(*/rls/jc/zir/spasinews.com)