*Pencerahan Hukum Hari Ini**Kamis , 12 November 2026**IBU DAPAT MEMINTA PERUBAHAN HAK ASUH MESKI PUTUSAN SEBELUMNYA BELUM DILAKSANAKAN: PENGADILAN MENILAI KEBUTUHAN ANAK DAN TETAP MENJAGA HAK AYAH UNTUK BERTEMU*

Oleh: Fredrik J. Pinakunary*

*Posisi Kasus*

Perkara bermula ketika R. EK (Penggugat/Ibu Kandung) mengajukan gugatan terhadap AS (Tergugat/Ayah Kandung), mantan suaminya, ke Pengadilan Agama Bantul. Gugatan tersebut berkaitan dengan pengasuhan anak perempuan mereka, QPA, yang lahir pada 7 Mei 2017.
Berdasarkan putusan sebelumnya, Ayah Kandung merupakan pemegang hak asuh secara hukum. Namun, dalam kenyataannya, anak berada dalam pemeliharaan Ibu Kandung.

Ibu Kandung meminta pengadilan mencabut hak asuh dari Ayah Kandung dan menetapkan dirinya sebagai pemegang hak asuh. Dalam permintaannya, Ibu Kandung juga menyatakan bahwa Ayah Kandung tetap harus mendapat akses untuk bertemu anak.

Ayah Kandung mengajukan sejumlah keberatan terhadap gugatan tersebut. Ia juga mengajukan gugatan balik, antara lain meminta uang paksa sebesar Rp100.000.000,00 apabila anak tidak diserahkan sesuai putusan terdahulu, serta denda keterlambatan sebesar Rp1.000.000,00 setiap bulan. Jumlah tersebut merupakan tuntutan ayah, bukan kewajiban pembayaran yang otomatis berlaku.

*Putusan Pengadilan*

1. *Pengadilan Agama Bantul:* Mengabulkan keberatan Ayah Kandung dan menyatakan gugatan Ibu Kandung tidak dapat diterima. Gugatan balik Ayah Kandung juga dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan “tidak dapat diterima” berarti gugatan tidak diperiksa hingga penentuan pokok tuntutannya karena terdapat persoalan yang dinilai menghalangi pemeriksaan.
2. *Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta:* Membatalkan putusan tingkat pertama, tetapi tetap menilai gugatan Ibu Kandung terlalu dini karena putusan hak asuh sebelumnya belum dilaksanakan. Kemudian, Ibu Kandung mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
3. *Mahkamah Agung:* Mengabulkan permohonan kasasi ibu dan belum dilaksanakannya putusan terdahulu tidak dapat dijadikan satu-satunya alasan untuk menghalangi pemeriksaan gugatan perubahan hak asuh dalam perkara ini.

*Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung*

Mahkamah Agung memperhatikan kehidupan nyata anak. Anak telah tinggal dan dipelihara oleh ibu, bersekolah dasar di Bantul, serta dinilai memperoleh pemenuhan hak-hak dasarnya. Sementara itu, ayah bekerja di Bogor. Keadaan tersebut menjadi dasar bagi Mahkamah Agung untuk mengutamakan kepentingan terbaik anak dan menetapkan pengasuhan kepada ibu.

Mahkamah Agung juga merujuk Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tersebut mengatur bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun merupakan hak ibunya. Penerapannya tetap harus memperhatikan kelayakan pengasuhan serta keselamatan dan kesejahteraan anak.

*Kaidah Hukum*

1. *Belum dilaksanakannya putusan hak asuh tidak otomatis menghalangi gugatan perubahan pengasuhan:* Dalam perkara ini, pengadilan harus memeriksa alasan perubahan hak asuh, bukan semata-mata menyatakan gugatan terlalu dini karena putusan sebelumnya belum dieksekusi.

2. *Kepentingan terbaik anak menjadi pertimbangan utama:* Pengadilan perlu melihat siapa yang menjalankan pengasuhan, bagaimana kebutuhan anak dipenuhi, serta dampak perubahan pengasuhan terhadap pendidikan, keamanan, dan kehidupan sehari-harinya. Kenyataan bahwa anak tinggal bersama salah satu orang tua merupakan hal penting, tetapi tetap harus dinilai bersama bukti lainnya.

3. *Hak asuh kepada ibu tidak menghapus hubungan anak dengan ayah:* Ibu sebagai pemegang hak asuh tetap harus memberikan akses kepada ayah untuk bertemu anak. Rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 menegaskan kewajiban tersebut. Menghalangi akses juga dapat menjadi alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh.

→ Putusan Mahkamah Agung Nomor 675 K/AG/2025, tanggal 22 Desember 2025.

Sumber:
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/11f1c857d0c934dcb97a313231383131.html

Salam Pancasila,
Fredrik J. Pinakunary*
Wakil Ketua Umum PERADI RBA

(jc/zir/spasinews.com)