ADVOKAT PATRIOTIK

Oleh: Andi Muh Darlis

Advokat hari ini berada di persimpangan. Di satu sisi disebut profesi mulia atau officium nobile. Di sisi yang lain dicap hanya membela yang membayar.

Dalam catatan sejarah, advokat adalah salah satu pilar penting lahirnya Republik Indonesia. Beberapa diantara pendiri bangsa kita adalah sarjana hukum yang mengambil peran dalam melakukan pembelaan rakyat, bukan membela kekuasaan.

Di tengah krisis kepercayaan terhadap hukum, kita sangat membutuhkan Advokat yang berkiprah pada kemanusiaan dan memilih jalan mulia.

Mengapa Kesejahteraan bangsa tak Kunjung Datang.
Ada satu pertanyaan besar yang harus dijawab jujur oleh bangsa ini.

Mengapa setelah 81 tahun merdeka, setelah sumber daya alam yang melimpah disedot habis habisan dan bonus demografi di depan mata, namun kemakmuran yang berkeadilan tak kunjung diraih?.

Jawabannya tentu bukan karena kita miskin sumber daya. Jawabannya ada pada penegakan hukum. Hukum tidak tegak akibat kepada semua subjek hukum, hukum hanya berlaku pada yang miskin papa. Hukum tegak hanya kepada orang-orang yang tak berdaya, padahal salah satu unsur penting dari kuatnya negara adalah tegaknya hukum kepada semua pihak.

Hukum tidak ditegakkan di atas prinsip keadilan, melainkan dimanipulasi, diperjualbelikan, bahkan dijadikan senjata politik untuk kepentingan kekuasaan, sebuah praktik yang sesungguhnya menghancurkan fondasi pembangunan bangsa itu sendiri.

Ketika hukum dimanipulasi, investor takut datang. Ketika hukum dijadikan senjata politik, rakyat takut bersuara. Ketika keadilan diperjualbelikan, yang kaya semakin kebal hukum dan yang miskin semakin takut pada hukum.

Pembangunan ekonomi setinggi apa pun akan rapuh jika fondasi hukumnya keropos. Di sinilah kehadiran Advokat Patriotik menjadi relevan.

Ia hadir bukan untuk menjadi bagian dari manipulasi itu tetapi ia eksis untuk melawan ketimpangan hukum yang ada.

Fakta di lapangan menunjukkan keadilan belum merata. Di desa-desa, petani sengketa lahan dengan korporasi tanpa pendamping hukum.

Di pesisir, nelayan kehilangan perahu karena aturan yang tidak dipahami. Di kota, buruh di-PHK tanpa pesangon. Perempuan dan anak korban kekerasan bingung melapor ke mana.

Mereka berhadapan dengan sistem hukum yang rumit. Tanpa pendamping, mereka kalah sebelum berperkara. Padahal Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 sudah sangat jelas. Pasal 5 ayat (1) menyatakan advokat adalah penegak hukum. Pasal 22 ayat (1) mewajibkan advokat memberi bantuan hukum cuma-cuma bagi warga miskin.

Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 juga menjamin hak setiap warga untuk mendapat akses keadilan. Aturannya ada, namun pelaksananya yang masih kurang. Rasio advokat dan penduduk belum ideal. Advokat menumpuk di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan. Sementara di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), warga kesulitan mencari advokat pro bono. Inilah celah yang harus diisi. Jika hukum terus dibiarkan menjadi alat kekuasaan, maka Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang persamaan di hadapan hukum hanya akan menjadi teks mati.

Advokat Patriotik bertugas menghidupkan dan memperjuangkannya agar hukum benar-benar tegak khususnya dalam situasi kebangsaan kita yang kurang mengembirakan seperti saat ini. Ada beberapa pilar yang perlu ditegakkan oleh Advokat patriotic dalam konteks ini antara lain: Pilar pertama: watak altruisme. Altruisme adalah keberanian membantu orang lain tanpa berfikir soal materi sepenuhnya namun didorong oleh rasa kemanusiaan sebagaimana perjuangan para pahlawan bangsa kita dimasa lalu. Tidak menghitung untung rugi. Tidak menunggu viral baru membela. Ini adalah lawan langsung dari praktik manipulasi hukum demi uang dan kekuasaan.

Sejarah mengajarkan hal ini. Adalah Mr. Soepomo, Mr. Mohammad Yamin, dan generasi awal advokat Indonesia tidak mengejar honorarium dari pemerintah kolonial. Mereka memilih menyusun hukum untuk rakyat yang bahkan belum merdeka. Itulah semangat altruisme dalam bentuk tertinggi. Hari ini, watak altruisme itu harus dihidupkan kembali.

Seorang Advokat Patriotik menyisihkan perkaranya untuk pro bono. Mendampingi ibu yang dituduh mencuri karena lapar. Mendampingi petani yang dikriminalisasi karena mempertahankan tanah adatnya. Mendampingi pekerja rumah tangga yang tidak digaji bertahun-tahun .Mungkin tidak menghasilkan uang.

Tapi menghasilkan kepercayaan (noblige oblige). Ketika warga melihat ada Advokat yang datang tanpa dibayar, yang menolak suap, yang berani melawan intervensi politik, maka kepercayaan pada hukum tumbuh kembali. Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo menegaskan hal ini. Hukum harus hadir untuk manusia. Bukan manusia untuk hukum. Advokat yang altruistik adalah pelaksana utama teori tersebut. Pilar Kedua: Pembelaan untuk warga, adalah pembelaan nyata kepada warga masyarakat.

Pembelaan inilah yang menjadi antitesis dari hukum yang dimanipulasi .Jika hukum yang dimanipulasi bekerja untuk menyingkirkan lawan politik, maka pembelaan Advokat Patriotik bekerja untuk melindungi warga yang disingkirkan. Pembelaan tidak hanya di ruang sidang. Pembelaan ada di tiga jalur. Jalur pertama adalah jalur litigasi. Mendampingi warga di kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan.

Memastikan tidak ada salah tangkap, tidak ada intimidasi,dan tidak ada kriminalisasi. Memastikan setiap warga mendapat hak atas proses hukum yang adil. Advokat Patriotik berani berkata tidak ketika ada tekanan politik untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka tanpa alat bukti yang cukup. Jalur kedua adalah jalur non-litigasi.

Banyak perkara tidak perlu sampai ke pengadilan. Sengketa soal harta warisan, sengketa lahan, sengketa PHK bisa diselesaikan lewat mediasi dan negosiasi. Advokat Patriotik hadir sebagai jembatan antara warga kecil dengan korporasi atau pemerintah. Jalur ketiga, adalah edukasi. Ini yang paling penting. Advokat Patriotik tidak menunggu warga punya masalah.

Ia menjemput bola. Ia datang ke balai desa menjelaskan pentingnya sertifikat tanah agar tidak mudah dimanipulasi oleh mafia tanah. Proaktif untuk datang ke masjid, gereja, dan pura menjelaskan bahaya pinjol ilegal dan judi online. Ia datang ke sekolah menjelaskan bahaya jerat UU ITE. Ia datang ke pasar menjelaskan hak-hak konsumen.

Mencegah warga terjerat masalah hukum jauh lebih mulia daripada membela setelah warga terjerat. Warga yang melek hukum tidak akan mudah menjadi korban manipulasi hukum.

Konsep inilah yang disebut Roscoe Pound sebagai law as a tool of social engineering. Hukum sebagai alat rekayasa sosial untuk membangun kesadaran dan kemakmuran.
Hukum dijadikan sebagai senjata politik.

Kita harus jujur mengakui, salah satu penyakit kronis penegakan hukum di Indonesia adalah politisasi hukum. Hukum yang seharusnya menjadi panglima, sering kali dijadikan alat. Pasal-pasal karet dipakai untuk membungkam kritik. Proses hukum dipercepat atau diperlambat sesuai kepentingan. Praktik seperti inilah yang membuat pembangunan bangsa tidak pernah mencapai kemakmuran yang substantif. Karena kemakmuran sejati mensyaratkan kepastian hukum.

Tidak ada negara makmur di dunia yang hukumnya bisa dibeli dan dipakai sebagai senjata politik. Advokat Patriotik harus berada di garda terdepan melawan praktik seperti ini. Berani menolak perkara yang bertujuan menzalimi orang lain meski dibayar mahal. Berani membela aktivis, jurnalis, dan warga kritis yang dikriminalisasi karena pendapatnya.

Konsep Keadilan Restoratif yang kini diatur dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan Perma Nomor 1 Tahun 2024 memberi ruang bagi paradigma baru.

Keadilan tidak harus selalu menghukum. Keadilan harus memulihkan dan mempersatukan.
Saatnya Jadi Gerakan Nasional.

Advokat Patriotik tidak boleh berhenti jadi wacana opini. Harus jadi gerakan nasional. Organisasi advokat perlu memberi penghargaan bagi advokat yang aktif pro bono dan berani melawan intervensi politik. Fakultas hukum perlu memperkuat klinik hukum agar mahasiswa sejak dini dididik untuk tidak silau pada uang, tetapi cinta pada keadilan.

Pemerintah melalui Kementerian Hukum juga harus menambah anggaran bantuan hukum. Agar advokat yang membela warga miskin tidak terbebani biaya operasional sendiri. Menuju Indonesia Emas 2045, target bukan hanya pertumbuhan ekonomi 8 persen dan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Target utamanya adalah terwujudnya negara hukum yang benar-benar berkeadilan. Di mana hukum tidak lagi dimanipulasi, tidak lagi diperjualbelikan, dan tidak lagi dipakai sebagai senjata politik. Advokat yang hanya mengejar honorarium dan menjadi alat kekuasaan mungkin akan kaya secara materi.

Tapi Advokat Patriotik akan kaya secara kemanusiaan dan dan akan tercatat dalam sejarah. Keadilan tidak datang sendiri. Keadilan harus diperjuangkan, harus dibela, dan harus dihadirkan. Untuk menghadirkan keadilan, bangsa ini selalu membutuhkan Advokat Patriotik.

Semoga hari pahlawan memantik kita untuk sadar,patuh dan taat hukum serta mampu menegakkannya setegak tegaknya. Mengakhiri tulisan ini mari kita merengungi sejenak dari Pramoedya Ananta Toer, bahwa “Kalau ahli hukum tak merasa tersinggung karena pelanggaran hukum, sebaiknya dia jadi tukang sapu jalanan.”.

(spasinews.com)