KAPOLRI PASTIKAN PENGUSUTAN KASUS PENYADAPAN ILEGAL BERJALAN OPTIMAL

Spasinews.com //JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memastikan Polri akan mengoptimalkan pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, hingga dugaan tindak pidana makar yang melibatkan sejumlah oknum pejabat tinggi Polri.

Hal itu disampaikan Kapolri seusai Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Kapolri mengatakan, pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI memberikan dukungan kepada penyidik Bareskrim Polri untuk menuntaskan perkara tersebut.

“Pada prinsipnya, pimpinan dan anggota Komisi III memberikan dukungan kepada kami, Polri, kepada para penyidik Bareskrim Polri, dalam mengungkap kasus _illegal access_, _illegal tapping_, dan juga tindak pidana makar,” ujar Suyudi.

Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan sejumlah oknum pejabat tinggi Polri berinisial LSP, AN, EH, dan SU. Dugaan penyadapan ilegal itu disebut menyasar pejabat negara, tokoh politik, dan elemen masyarakat.

Menurut Kapolri, pengusutan kasus ini dilakukan untuk menjawab keresahan masyarakat sekaligus menindaklanjuti perhatian pimpinan negara, termasuk Presiden RI, serta tokoh yang diduga menjadi korban penyadapan ilegal.

“Polri akan terus melakukan upaya yang optimal dalam menjawab apa yang menjadi keresahan masyarakat. Ini juga menjadi keresahan pimpinan negara, Bapak Presiden dan jajaran, serta tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh masyarakat yang dalam hal ini menjadi korban penyadapan secara ilegal,” kata dia.

Kapolri meminta masyarakat memberi waktu kepada penyidik agar seluruh rangkaian perkara dapat diungkap secara tuntas dan dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Berikan kami waktu untuk bisa menuntaskan dan menjawab ini semua kepada masyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam Raker tersebut, Polri memaparkan perkembangan penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan dokumen elektronik, dan akses ilegal. Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana turut serta, dilakukan secara bersama-sama, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar.

Langkah itu merupakan bagian dari pendalaman penyidikan untuk memastikan seluruh dugaan perbuatan dan keterlibatan pihak terkait dapat diungkap berdasarkan fakta dan alat bukti.(Bony A/Red)