*Pencerahan Hukum Hari Ini**Selasa, 27 Oktober 2026**PERALIHAN STATUS MENJADI WNA TIDAK MENGHAPUS HAK JANDA MENIKMATI MANFAAT HARTA BERSAMA BERDASARKAN AKTA PERDAMAIAN*

Bagikan Kabar Ini

Oleh: Fredrik J. Pinakunary*

*Posisi Kasus*

Sengketa ini bermula pasca wafatnya seorang suami berkewarganegaraan Indonesia pada tahun 1986. Para ahli waris yang terdiri dari istri mendiang (Penggugat) dan anak kandungnya (Tergugat) sepakat mengakhiri potensi sengketa pembagian harta waris melalui perdamaian yang dikukuhkan dalam Putusan Perdamaian (akta van dading). Berdasarkan kesepakatan tersebut, Penggugat diberikan hak untuk menempati, memanfaatkan, mengelola, serta menikmati hasil ekonomi atas sebuah rumah peninggalan almarhum suaminya sampai Penggugat meninggal dunia.

Konflik timbul sekitar tahun 1997 ketika Tergugat mulai menempati rumah tersebut tanpa izin Penggugat. Akibat kondisi kesehatan yang menurun serta kebutuhan biaya hidup di masa tua, Penggugat berniat menyewakan rumah itu kepada pihak ketiga, lalu meminta Tergugat untuk mengosongkannya. Tergugat menolak dan berdalih bahwa Penggugat telah beralih kewarganegaraan menjadi warga negara Australia. Tergugat mendalilkan bahwa perubahan status kewarganegaraan tersebut secara otomatis menggugurkan seluruh hak keperdataan Penggugat atas tanah dan bangunan peninggalan almarhum berdasarkan ketentuan pembatasan kepemilikan hak atas tanah bagi orang asing dalam Pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Merasa haknya dilanggar, Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri.

*Putusan Pengadilan*

1. *Pengadilan Negeri Magelang:* Mengabulkan gugatan untuk sebagian. Majelis Hakim menyatakan Putusan Perdamaian sah dan mengikat, menetapkan hak Penggugat untuk menempati rumah hingga akhir hayat, serta memerintahkan Tergugat mengosongkan objek sengketa.
2. *Pengadilan Tinggi Semarang*: Membatalkan putusan tingkat pertama dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. *Mahkamah Agung (Tingkat Kasasi):* Mengabulkan permohonan kasasi Penggugat, membatalkan putusan banding, serta menghukum Tergugat I membayar ganti rugi materiil sebesar Rp300.000.000,00 atas penguasaan rumah tanpa hak.
4. *Mahkamah Agung (Tingkat Peninjauan Kembali):* Menolak permohonan PK dari Tergugat dan menguatkan putusan kasasi.

*Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung*

1. Perubahan status kewarganegaraan seorang istri menjadi WNA tidak serta-merta melenyapkan hak waris maupun hak atas bagiannya dalam harta bersama perkawinan yang belum terbagi.
2. Gugatan a quo berfokus pada pemenuhan hak menikmati hasil dan manfaat ekonomi (vruchtgebruik), bukan peralihan hak milik tanah secara formal kepada WNA. Oleh karena itu, larangan kepemilikan hak milik bagi WNA dalam Pasal 21 UUPA tidak relevan untuk meniadakan hak Penggugat.
3. Kesepakatan yang telah disahkan melalui Putusan Perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial dan mengikat para pihak sebagaimana undang-undang (asas pacta sunt servanda sesuai Pasal 1338 KUHPerdata), sehingga wajib ditaati dan dilaksanakan dengan iktikad baik.

*Kaidah Hukum*

*1. Pemisahan Antara Hak Milik dan Hak Menikmati Manfaat:*
Peralihan kewarganegaraan seorang janda menjadi WNA tidak menghapus haknya untuk menguasai, mengelola, dan mengambil manfaat ekonomi atas rumah peninggalan suaminya yang berasal dari harta bersama hingga ia meninggal dunia atau menikah lagi, sepanjang hak tersebut didasarkan pada perikatan perdata dan tidak dialihkan menjadi sertifikat hak milik perorangan atas namanya.

*2. Daya Ikat Akta Perdamaian Waris (Pacta Sunt Servanda):*
Kesepakatan perdamaian pembagian hak waris yang telah disahkan oleh pengadilan berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi seluruh ahli waris. Dalil peralihan status kewarganegaraan tidak dapat digunakan sebagai pembenar untuk melanggar atau membatalkan secara sepihak hak menikmati manfaat yang telah disepakati sebelumnya.

*3. Perlindungan Hak Janda atas Harta Bersama:*
Status pewarganegaraan asing yang diperoleh pascakematian suami tidak menghilangkan hak bagian seorang janda atas harta bersama (boedel waris) yang belum dibagi secara definitif, khususnya terkait jaminan kelangsungan hidup dan nafkah dari objek harta tersebut.

→ Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 PK/Pdt/2016, tanggal 13 Februari 2017.

Sumber:
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/344bd4a9b38fc565f9d57744607a6d43.html

Salam Pancasila,
Fredrik J. Pinakunary*
Wakil Ketua Umum Peradi RBA

(*/jc/zir/spasinews.com)