*Pencerahan Hukum Hari Ini**Sabtu, 14 November 2026**PERKARA ADVOKAT JUNAEDI SAIBIH: MAHKAMAH AGUNG TEGASKAN BAHWA BERBICARA DI MEDIA, MENGGELAR DISKUSI, DAN MENGAJUKAN GUGATAN UNTUK MEMBELA KLIEN BUKAN TINDAK PIDANA PERINTANGAN PERADILAN (OBSTRUCTION OF JUSTICE)*

Oleh: Fredrik J. Pinakunary*

I. Posisi Kasus

Terdakwa dalam perkara ini adalah Dr. Junaedi Saibih, S.H., M.Si., LL.M., seorang akademisi yang berprofesi sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) sekaligus advokat. Di bidang advokasi, ia merupakan salah satu pendiri Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Mitra Justitia. Dalam perkara ini, Junaedi bertindak sebagai kuasa hukum untuk perusahaan atau grup korporasi minyak goreng/CPO yang terjerat perkara di Kejaksaan Agung, yaitu Wilmar Group, Musim Mas Group, serta Permata Hijau Group. Dalam menjalankan fungsinya sebagai kuasa hukum, rincian tindakan yang dilakukan Terdakwa di antara lain meliputi:

– Melakukan upaya peradilan melalui pendaftaran gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan gugatan perdata perbuatan melawan hukum terhadap Menteri Perdagangan. Langkah ini ditempuh guna membuktikan bahwa kelangkaan minyak goreng berakar dari maladministrasi kebijakan pemerintah, sehingga klien korporasinya tidak menikmati keuntungan ilegal.

– Menginisiasi kegiatan akademis, seperti menyelenggarakan seminar bedah kasus di kampus.

– Menjalankan strategi kehumasan, termasuk memproduksi siniar (podcast) Jakarta Justice Forum serta bekerja sama dengan media (seperti JAKTV) untuk membahas keabsahan metode perhitungan kerugian keuangan negara.

– Melakukan edukasi publik sebagai bagian dari hak advokat untuk meluruskan informasi dan mengimbangi pemberitaan agar asas praduga tak bersalah kliennya tetap terlindungi.

Namun, seluruh rangkaian tindakan pembelaan tersebut dinilai berbeda oleh Penuntut Umum. Junaedi didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu dugaan melakukan perintangan peradilan secara bersama-sama (obstruction of justice) sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP/Pasal 20 UU No. 1/2023. Terdakwa dituntut dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp600 juta.

Penuntut Umum memandang gugatan PTUN dan perdata hanyalah akal-akalan hukum untuk menunda persidangan atau menggugurkan unsur kerugian negara. Lebih lanjut, aktivitas seminar kampus, program siniar, hingga pemberitaan media dipandang sebagai operasi social engineering atau perintangan secara “tidak langsung”. Penuntut Umum memandang bahwa manuver tersebut sengaja dirancang untuk menekan psikologis penegak hukum dan memengaruhi hakim agar menjatuhkan putusan bebas (onslag) bagi para kliennya.

II. Putusan Pengadilan

1. *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat:*

Menyatakan Terdakwa Junaedi Saibih tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Majelis Hakim membebaskan Terdakwa (vrijspraak) dari dakwaan Penuntut Umum.

Pertimbangan Hukum:

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 2 Maret 2026, sehari sebelum sidang pembacaan vonis PN pada 3 Maret 2026. Putusan MK tersebut mencabut frasa “secara langsung atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU Tipikor karena bertentangan dengan UUD 1945. Penghapusan frasa ini membuat standar pembuktian tindak pidana obstruction of justice menjadi jauh lebih ketat, yakni wajib membuktikan adanya perbuatan nyata yang secara langsung merintangi atau menggagalkan peradilan.

Mengingat putusan MK bersifat final and binding (final dan mengikat) serta berlaku serta-merta sejak selesai diucapkan di persidangan, Majelis Hakim menegaskan bahwa pertimbangan hukum MK tersebut mengikat dan wajib diterapkan dalam memutus perkara ini.

– *Harus Ada Niat Jahat ( Mens Rea ) dan Hambatan Nyata (Delay):*

Majelis Hakim menegaskan bahwa delik perintangan peradilan (obstruction of justice) tidak boleh dilihat semata-mata dari perbuatan fisik, melainkan harus dibuktikan adanya niat jahat yang secara sadar ditujukan untuk menggagalkan peradilan serta menimbulkan dampak nyata. Inti delik adalah terjadinya hambatan nyata dalam proses hukum. Majelis Hakim menegaskan bahwa delik perintangan peradilan (obstruction of justice) tidak boleh dilihat semata-mata dari perbuatan fisik, melainkan harus dibuktikan adanya niat jahat yang secara sadar ditujukan untuk menggagalkan peradilan serta menimbulkan dampak nyata.

– *Keabsahan Upaya Hukum Gugatan:*

Majelis Hakim menilai bahwa langkah Terdakwa selaku advokat mengajukan gugatan perdata maupun PTUN merupakan hak hukum konstitusional yang sah dan dijamin undang-undang (UU Administrasi Pemerintahan dan KUHPerdata) dalam rangka membela hak klien. Sepanjang ditempuh sesuai prosedur formal peradilan, hal itu bukanlah perbuatan melawan hukum yang dapat dipidanakan sebagai perintangan peradilan.

– *Hak Pembelaan Imbang dan Imunitas Advokat:*

Majelis Hakim menegaskan bahwa tersangka atau terdakwa memiliki hak membela diri di depan umum apabila terjadi penggiringan opini publik yang merugikan nama baiknya. Advokat berhak meluruskan informasi publik dan menjaga asas praduga tak bersalah kliennya melalui sarana yang sah. Tindakan ini dilindungi oleh Pasal 14 dan Pasal 15 UU Advokat (UU No. 18/2003), di mana advokat bebas mengeluarkan pendapat dan menjalankan pembelaan baik di dalam maupun di luar persidangan dengan itikad baik dan tetap berpegang pada Kode Etik Advokat Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

– *Kebebasan Akademik:*

Penyelenggaraan diskusi ilmiah, seminar bedah kasus di kampus (seperti forum Jakarta Justice Forum di FH UI dan perguruan tinggi lainnya) dinilai Majelis sebagai bagian dalam ranah kegiatan ilmiah yang dilindungi UU No. 12/2012 tentang Perguruan Tinggi.

– *Kebebasan Berpendapat dan Kritik Publik:*

Narasi kritis terhadap metode perhitungan kerugian negara dipandang Majelis sebagai bagian dari hak kebebasan berekspresi (Pasal 28E ayat (3) UUD 1945). Kritik adalah keniscayaan dalam negara demokrasi guna mengontrol kekuasaan aparatur negara, sehingga ekspresi kritik di ruang publik tidak serta-merta dapat dijerat pasal pidana.

– *Larangan Penafsiran Analogi:*

Berdasarkan asas legalitas yang dipertegas dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 1/2023 tentang KUHP, hakim secara tegas dilarang menggunakan penafsiran analogi (argumentum per analogiam) untuk memperluas cakupan tindak pidana.

– *Proses Hukum Perkara Tetap Berjalan:*

Majelis Hakim mempertimbangkan bukti empiris bahwa seluruh perkara tindak pidana korupsi yang didalilkan hendak dirintangi (perkara korporasi CPO/minyak goreng, perkara timah, dan perkara impor gula) faktanya tetap berjalan lancar sampai selesai, diputus hingga tingkat kasasi berkekuatan hukum tetap, dan telah dieksekusi oleh Kejaksaan.

Karena proses penegakan hukum perkara pokok tidak pernah gagal atau terhenti, maka unsur materiil perintangan peradilan menjadi tidak terbukti

2. *Mahkamah Agung:* Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum.

Pertimbangan Hukum:

Secara formal, meskipun Pasal 244 KUHAP pada awalnya mengecualikan putusan bebas dari upaya kasasi, Mahkamah Agung menyatakan berwenang memeriksa kasasi ini. Hal ini berlandaskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012, yang telah membatalkan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menilai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membebaskan Terdakwa telah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum.

Mahkamah Agung menegaskan bahwa dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025 tertanggal 2 Maret 2026, frasa “secara langsung atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU Tipikor tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Rumusan inti delik perintangan peradilan berubah menjadi perbuatan yang bersifat langsung, yaitu: “mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tersangka dan Terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi”. Dengan demikian, perbuatan yang didakwakan tidak boleh lagi dikonstruksikan berdasarkan asumsi perintangan yang bersifat “tidak langsung”. Tindak pidana obstruction of justice harus berupa perbuatan nyata yang menghalangi atau menggagalkan peradilan secara nyata.

Fakta persidangan membuktikan bahwa kegiatan advokasi Terdakwa, baik penanganan perkara di pengadilan, forum diskusi Jakarta Justice Forum, maupun kerjasama liputan media secara objektif merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi advokat yang sah dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai upaya intervensi atau perintangan proses hukum.

III. Kaidah Hukum

1. *Delik Perintangan Peradilan Menuntut Perbuatan yang Nyata dan Langsung:*

Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi No. 71/PUU-XXIII/2025, penerapan Pasal 21 UU Tipikor tidak lagi mencakup perbuatan yang bersifat “tidak langsung”. Pemidanaan hanya dapat dikenakan apabila terdapat perbuatan nyata (actus reus) yang secara langsung merintangi, mencegah, atau menggagalkan proses penyidikan, penuntutan, atau persidangan.

2. *Upaya Hukum yang Sah Bukan Tindak Pidana (Obstruction of Justice):*

Langkah advokat menggunakan instrumen peradilan resmi (seperti mengajukan gugatan perdata atau gugatan PTUN untuk menguji keputusan/kebijakan pemerintah) adalah hak konstitusional pembelaan diri yang sah, sehingga tidak dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum pidana sepanjang ditempuh sesuai prosedur perundang-undangan.

3. *Diskusi Ilmiah dan Perimbangan Informasi Publik Merupakan Hak Pembelaan:*

Penyelenggaraan seminar akademis, diskusi ilmiah di perguruan tinggi, maupun penyampaian pendapat di ruang media guna meluruskan informasi atau mengkritisi metodologi perhitungan kerugian negara adalah bagian dari kebebasan akademik dan hak pembelaan profesi hukum yang sah untuk mengimbangi opini publik, bukan bentuk intervensi peradilan.

4. *Asas Legalitas Melarang Perluasan Delik Melalui Penafsiran Analogi:*

Sesuai prinsip dasar kepastian hukum dan Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional), hakim dilarang menggunakan penafsiran analogi (argumentum per analogiam) untuk memperluas cakupan delik pidana, termasuk memperluas perbuatan advokasi hukum yang sah menjadi tindak pidana perintangan peradilan.

Salam Pancasila,
Fredrik J. Pinakunary*
Wakil Ketua Umum PERADI RBA

-> Putusan Mahkamah Agung Nomor 9097 K/PID.SUS/2026, tanggal 12 Agustus 2026.

Sumber: https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/11f1d1da604d0742b0e0313434353237.html

(jc/zir/spasinews.com)