*Pencerahan Hukum Hari Ini**Rabu, 11 November 2026**RUMAH DIBANGUN DI TANAH MILIK ORANG LAIN, BISAKAH DIBAGI SEBAGAI HARTA BERSAMA? PELAJARAN DARI SENGKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA*

Oleh:  Fredrik J. Pinakunary*

*Posisi Kasus*

Setelah perceraian, MZ (Tergugat/Mantan Istri) dan MM (Penggugat/Mantan Suami) bersengketa mengenai sejumlah harta serta kewajiban bersama. Objek yang dipersoalkan meliputi:
1. tanah dan bangunan rumah;
2. Kendaraan bermotor:
* Satu unit mobil Suzuki Baleno.
* Satu unit mobil Toyota Rush.
* Satu unit sepeda motor Yamaha NMAX.
3. perhiasan emas, berupa 1 (satu) gelang emas, 2 (dua) kalung emas dan 8 (delapan) cincin emas;
4. perabot rumah tangga, berupa meja, lemari, sofa, kulkas, AC, TV, gorden, akuarium;
5. Utang pada BPD Sultra:
* Utang sebesar Rp129.592.491,00;
* Utang sebesar Rp99.000.000,00.

Pokok pertikaian dalam perkara ini mencakup beberapa hal sebagai berikut:
1. *Status Bangunan Rumah:* Tergugat mempersoalkan kejelasan objek gugatan (_error in objecto dan obscuur libel_) karena kesalahan batas-batas objek serta menyatakan tanah tempat bangunan berdiri merupakan milik orang tua dan saudara kandungnya. Sementara itu, majelis hakim menegaskan bahwa objek sengketa hanya bangunan rumah, bukan tanahnya.
2. *Pembagian Utang Bersama:* Para pihak memiliki perbedaan pendapat mengenai jumlah utang yang harus dibagi dan meminta agar kewajiban pelunasannya ditanggung masing-masing sebesar ½ bagian.

*Putusan Pengadilan*

1. *Pengadilan Agama Baubau:* Mengabulkan sebagian gugatan awal dan mengabulkan gugatan balik.
2. *Pengadilan Tinggi Agama Kendari:* Menguatkan putusan Pengadilan Agama Baubau.
3. *Mahkamah Agung:* Menolak permohonan kasasi dengan perbaikan putusan. MZ kemudian mengajukan Peninjauan Kembali. Ia menyerahkan sertifikat hak milik atas nama pihak ketiga sebagai bukti baru atau novum. Ia juga mempersoalkan kekeliruan penyebutan batas tanah dan kewajiban membayar kompensasi sebesar setengah nilai bangunan.
4. *Mahkamah Agung (Tingkat Peninjauan Kembali):* Menolak permohonan Peninjauan Kembali dan membebankan biaya pemeriksaan PK sebesar Rp2.000.000,00 kepada pemohon.

*Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung*

Sertifikat atas nama pihak ketiga tidak bersifat menentukan karena persoalan pembagian yang diputus berpusat pada bangunan atau nilainya, bukan pembagian hak atas tanah pihak ketiga. Dengan demikian, bukti bahwa tanah tersebut milik orang lain tidak dengan sendirinya menggugurkan penetapan bangunan sebagai harta bersama.

Hal ini berkaitan dengan syarat bukti baru dalam PK. Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, mensyaratkan adanya surat bukti yang bersifat menentukan dan pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Jadi, suatu dokumen tidak cukup hanya baru diajukan; isinya juga harus dapat memengaruhi hasil perkara.

Mahkamah Agung menilai kekeliruan penyebutan batas tanah tidak menyebabkan gugatan menjadi kabur. Alasannya, objek yang dipersoalkan adalah bangunan yang berdiri di atas tanah milik pihak ketiga. Pertimbangan tersebut harus dipahami sesuai keadaan perkaranya. Kesalahan batas tanah tetap dapat menjadi persoalan apabila menyebabkan objek sengketa tidak dapat dikenali atau menimbulkan ketidakjelasan mengenai apa yang dituntut. Namun, dalam perkara ini, kekeliruan tersebut dinilai tidak mengaburkan objek bangunan yang menjadi pokok pembagian.

Kewajiban membayar kompensasi sebesar setengah nilai bangunan dipandang sebagai alternatif pelaksanaan putusan yang bermanfaat. Pembagian dilakukan melalui pembayaran nilai bagian yang menjadi hak pihak lainnya. Mahkamah Agung tidak menemukan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pengaturan tersebut. Karena itu, alasan PK berdasarkan Pasal 67 huruf f UU Mahkamah Agung juga tidak dibenarkan.

*Kaidah Hukum*

1. *Kepemilikan tanah perlu dibedakan dari status bangunan di atasnya:* Dalam perkara ini, tanah milik pihak ketiga tidak menghalangi pembagian bangunan atau nilainya yang telah ditetapkan sebagai harta bersama. Pembagian tersebut tidak berarti tanah pihak ketiga ikut menjadi milik mantan pasangan.

2. *Bukti baru harus berpengaruh terhadap hasil perkara:* Sertifikat tanah atas nama pihak ketiga tidak menjadi novum yang menentukan apabila isinya tidak menggugurkan dasar pembagian bangunan sebagai harta bersama.

3. *Kesalahan batas tanah harus dinilai berdasarkan pengaruhnya terhadap kejelasan objek sengketa:* Dalam perkara ini, kesalahan tersebut tidak membuat gugatan kabur karena objek bangunan yang dipersoalkan tetap jelas.

4. *Pembayaran kompensasi dapat menjadi cara melaksanakan pembagian harta bersama:* Dalam perkara ini, pembayaran setengah nilai bangunan diterima sebagai alternatif pelaksanaan putusan. Penerapannya tetap bergantung pada objek, keadaan perkara, dan amar putusan. Bagi pasangan yang membangun rumah di atas tanah keluarga atau tanah milik orang lain, kejelasan mengenai kepemilikan tanah, biaya pembangunan, dan kesepakatan penggunaan tanah menjadi penting. Bukti-bukti tersebut membantu menjelaskan hak masing-masing apabila kemudian terjadi sengketa.

→ Putusan Mahkamah Agung Nomor 74 PK/AG/2026, tanggal 21 Juli 2026.

Sumber:
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/11f1bc9ea9c4779e83a5313431353036.html

Salam Pancasila,
Fredrik J. Pinakunary*
Wakil Ketua Umum Peradi RBA

(jc/zir/spasinews.com)