*Pencerahan Hukum Hari Ini**Selasa, 10 November 2026**SERTIFIKAT ATAS NAMA SUAMI, APAKAH ISTRI TETAP BERHAK? MEMAHAMI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN*

Oleh: Fredrik J. Pinakunary*

*Posisi Kasus*

Setelah perkawinan mereka berakhir, SM (Penggugat/Mantan Istri) mengajukan gugatan harta bersama terhadap mantan suaminya, BS (Tergugat) ke Pengadilan Agama Sidoarjo. Harta yang disengketakan berupa satu unit mobil Toyota Avanza serta sebidang tanah dan rumah di Desa Karangbong, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Sertifikat Hak Milik tanah tersebut tercatat atas nama BS.

SM meminta pengadilan menetapkan kedua objek sebagai harta bersama dan membaginya masing-masing setengah bagian. Apabila tidak dapat dibagi secara langsung, ia meminta agar objek tersebut dijual melalui lelang dan hasilnya dibagi dua. BS mengajukan keberatan dengan alasan gugatan kurang pihak dan diajukan terlalu dini.

*Putusan Pengadilan*

1. *Pengadilan Agama Sidoarjo:* Menolak keberatan tersebut dan mengabulkan sebagian gugatan.
2. *Pengadilan Tinggi Agama Surabaya:* Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Sidoarjo
3. *Mahkamah Agung:* Permohonan kasasi BS kemudian ditolak. BS selanjutnya mengajukan peninjauan kembali atau PK dengan alasan terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

*Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung*

Mahkamah Agung menilai keberatan BS pada dasarnya mengulang persoalan yang telah diperiksa dan dipertimbangkan pada pemeriksaan sebelumnya.

Perbedaan pendapat mengenai penilaian bukti, status harta, atau pembagiannya tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa hakim telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata. Untuk menggunakan alasan PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Mahkamah Agung, pemohon harus dapat menunjukkan kesalahan yang memenuhi alasan tersebut.

Dalam perkara ini, kedua objek dinilai terbukti diperoleh selama perkawinan dan tidak terdapat perjanjian perkawinan yang mengatur pembagian berbeda. Karena itu, pembagian masing-masing setengah bagian tetap dipertahankan. Mahkamah Agung menolak permohonan PK BS dan membebankan biaya pemeriksaan PK sebesar Rp2.500.000,00 kepadanya.

*Kaidah Hukum*

1. *Nama dalam sertifikat tidak menghapus hak pasangan atas harta bersama:* Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Artinya, pencantuman nama suami dalam sertifikat tidak dengan sendirinya menjadikan tanah dan rumah sebagai harta pribadi suami. Pengadilan tetap perlu memeriksa waktu dan dasar perolehannya. Namun, tidak semua harta yang dimiliki saat perkawinan berlangsung otomatis menjadi harta bersama. Harta bawaan, hadiah, dan warisan pada dasarnya berada dalam penguasaan masing-masing pihak sepanjang tidak ditentukan lain. Pembedaan ini diatur dalam Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan.

2. *Setengah bagian merupakan ketentuan dasar pembagian menurut KHI:* Pasal 37 UU Perkawinan mengatur bahwa ketika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Bagi pasangan beragama Islam, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menjadi dasar pembagian: mantan suami dan mantan istri masing-masing berhak atas setengah harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dengan demikian, hak atas setengah bagian terlebih dahulu bergantung pada pembuktian bahwa objek yang disengketakan memang merupakan harta bersama. Dalam perkara ini, pembuktian tersebut menjadi dasar pembagian kepada kedua pihak.

3. *Peninjaun Kembali memerlukan alasan hukum yang khusus:* PK merupakan upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketidakpuasan terhadap hasil putusan saja belum cukup untuk menjadi dasar pengabulannya. Apabila alasan yang digunakan adalah kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, pemohon harus menunjukkan letak kesalahan tersebut. Mengulang keberatan yang sudah dipertimbangkan sebelumnya belum tentu memenuhi syarat itu.

→ Putusan Mahkamah Agung Nomor 141 PK/AG/2025, tanggal 22 Desember 2025.

Sumber:
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/11f1647664f4ad94a849303934353038.html 

Salam Pancasila,
Fredrik J. Pinakunary*
Wakil Ketua Umum PERADI RBA

(jc/zir/spasinews.com)