HGU Habis, Tanah Dayak Tak Kembali: Negara Dinilai Mengkhianati Pemilik Asal

Spasinews.com // Jakarta – HGU sudah habis. Izin sudah mati di atas kertas. Tapi di lapangan, tanah ulayat Dayak tak pernah kembali. Itulah yang kini diteriakkan gerakan masyarakat adat dan koalisi sipil dari Lampung hingga Papua. Mereka menolak keras perpanjangan HGU korporasi di atas tanah ulayat dan mendesak negara mengembalikan kedaulatan tanah itu kepada masyarakat hukum adat sebagai pemilik asal.
Bagi masyarakat Dayak, ini bukan lagi soal administrasi. Ini soal harga diri, soal kuburan leluhur, soal masa depan anak cucu.

Dr. FETRUS, S.H., M.H. – TOKOH HUKUM DAYAK
Tokoh hukum Dayak, Dr. Fetrus, S.H., M.H., menegaskan persoalan HGU di atas tanah ulayat adalah persoalan pengkhianatan hukum oleh negara itu sendiri.
Menurut Fetrus, secara hukum tidak ada alasan lagi bagi negara untuk mempertahankan atau memperpanjang HGU yang sudah berakhir di atas tanah ulayat.
“Ketika HGU berakhir, tanah harus kembali ke bentuk semula. Kembali kepada masyarakat hukum adat sebagai pemilik asal. Itu prinsip hukum adat, itu juga semangat Undang-Undang Pokok Agraria. Tidak ada tafsir lain,” tegas Fetrus kepada wartawan, Jumat (6/11/2026).

Fetrus menilai, yang terjadi selama ini adalah pembalikan logika hukum. Negara justru memperlakukan tanah ulayat seolah-olah tanah kosong, tanah negara bebas, yang bisa diperpanjang, diobral, dan diserahkan lagi kepada korporasi melalui mekanisme Bank Tanah.
“Ini yang saya sebut hukum yang dilipat untuk investasi. Di atas kertas negara bilang mengakui masyarakat adat, tapi di lapangan negara justru melegalkan perampasan yang berkepanjangan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan, masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah bukan menolak pembangunan. Yang mereka tolak adalah pembangunan yang mengusir mereka dari tanahnya sendiri.
“Jangan ajari orang Dayak soal menjaga hutan. Sebelum ada HGU, sebelum ada perusahaan, hutan itu sudah dijaga oleh adat selama ratusan tahun. Yang merusak justru ketika HGU datang,” kata Fetrus.

TOKOH HUKUM ADAT DAYAK LAINNYA
Jelani Christo,Seorang tokoh hukum Dayak lainnya yang juga peduli terhadap nasib masyarakat adat Dayak menambahkan, konflik HGU adalah konflik struktural.
“Keberadaan HGU sering kali menyingkirkan masyarakat adat dari ruang hidupnya, merusak lingkungan, dan menjadikan warga lokal kehilangan hak di tanah leluhurnya sendiri,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat Dayak yang dulu bebas berladang, berburu, dan mengambil rotan di hutan adat, kini harus meminta izin untuk masuk ke tanah warisan nenek moyangnya. Pagar perusahaan kini lebih kuat daripada hukum adat.

BUKTI DI LAPANGAN: DARI LAMPUNG HINGGA KALTENG
Kritik Fetrus itu terbukti di lapangan.
Di Lampung, Masyarakat Adat Teladas, Marga Tegamoan, memperjuangkan tanah ulayat di atas eks-HGU PT Dipasena Citra Darmaja (DCD). HGU sudah habis, tapi tanah belum kembali. Mereka terpaksa mediasi berkali-kali untuk menagih hak yang seharusnya otomatis kembali.
Di wilayah yang sama, Masyarakat Adat Marga Buay Bulan membentuk Forum untuk menuntut pengembalian lahan ulayat yang dikelola PTPN VII.
Di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, hingga Papua, polanya sama. Di Riau, warga bahkan harus turun ke jalan hanya untuk menuntut kewajiban lahan bagi hasil yang dijanjikan perusahaan.
“Tanah ulayat dan wilayah adat bukanlah ruang kosong yang bisa diobral atas nama investasi dan proyek ekstraktif. Selama bergenerasi, komunitas adat dan rakyat telah hidup dari tanah itu,” tegas koalisi sipil dalam pernyataan sikapnya.

JAWABAN NEGARA: MASIH SEBATAS JANJI
Kementerian ATR/BPN menyatakan pemerintah memprioritaskan pengakuan dan perlindungan hak tanah ulayat. Pemerintah menyebut persoalan utama adalah bagaimana membuat masyarakat adat kompak dan saling mengakui batas wilayahnya.
Bagi Fetrus, jawaban itu adalah pengalihan isu.
“Jangan salahkan masyarakat adat yang disebut tidak kompak. Yang tidak kompak itu negara. Satu sisi bilang mengakui, sisi lain memperpanjang HGU. Mana yang mau dipegang?” kritik Fetrus tajam.
Menurutnya, pengakuan di atas kertas tanpa pengembalian tanah eks-HGU di lapangan hanyalah kosmetik politik.

SIAPA PEMILIK NEGERI INI?
Gerakan ini pada akhirnya mengajukan satu pertanyaan mendasar kepada negara: Apakah Pasal 33 UUD 1945 tentang bumi dan air untuk kemakmuran rakyat masih berlaku, atau sudah diam-diam berganti menjadi untuk kemakmuran pemegang HGU?
Selama tanah eks-HGU tidak kembali ke pemilik asal, selama itu pula masyarakat adat Dayak akan terus menganggap perpanjangan HGU bukan sebagai pembangunan, melainkan perampasan yang dilegalkan.
Dan selama itu pula, penolakan akan terus bergema, dari Betang hingga ke Jakarta.
(Bony A)