Ketika Rakyat Dirampok Investasi Bodong, Di Mana Negara Berdiri?

Oleh: Jelani Christo, S.H., M.H.

Ketua Umum Solidaritas Pembela Advokat Seluruh Indonesia (SPASI)

Jakarta – Berapa banyak lagi rakyat harus kehilangan tabungan hidupnya sebelum negara benar-benar bertindak tegas terhadap investasi bodong? Pertanyaan ini bukan sekadar retorika, melainkan jeritan sosial yang semakin keras terdengar di tengah maraknya penipuan berkedok investasi di Indonesia.

Kerugian masyarakat yang mencapai Rp105 miliar hanya dalam empat bulan pertama tahun 2025 bukan sekadar angka statistik. Di balik angka itu ada keluarga yang kehilangan harapan, ada orang tua yang kehilangan tabungan masa tua, ada pelaku usaha kecil yang kehilangan modal hidupnya. Ini bukan sekadar kejahatan finansial. Ini adalah tragedi kemanusiaan.

Investasi Bodong: Kejahatan yang Merampok Harapan

Pelaku investasi ilegal tidak hanya mencuri uang. Mereka mencuri kepercayaan, mencuri harapan, dan mencuri masa depan korban. Dengan janji keuntungan besar, mereka menjerat korban melalui teknologi digital, media sosial, bahkan melalui relasi emosional.

Yang lebih menyedihkan, sebagian korban terjebak bukan karena keserakahan, tetapi karena harapan untuk memperbaiki kehidupan ekonomi mereka. Ketika korban mencari jalan keluar dari kesulitan ekonomi, justru mereka masuk ke dalam perangkap kejahatan.

Jika negara membiarkan kondisi ini terus terjadi, maka negara sedang membiarkan rakyatnya dirampok secara sistematis.

Hukum Tidak Boleh Hanya Pandai Menghukum, Tapi Gagal Menyelamatkan

Pertanyaannya sederhana: apakah hukum hari ini benar-benar melindungi korban?

Kita sering melihat pelaku investasi bodong diproses secara pidana. Namun setelah vonis dijatuhkan, korban tetap menangis karena uang mereka tidak kembali. Jika hukum hanya mampu memenjarakan pelaku tetapi gagal mengembalikan hak korban, maka hukum sedang kehilangan makna kemanusiaannya.

Hukum progresif menolak keadilan semu seperti itu. Keadilan tidak boleh berhenti pada penghukuman pelaku. Keadilan harus memastikan korban mendapatkan kembali haknya.

Negara Tidak Boleh Lambat Ketika Rakyat Terancam

Investasi bodong berkembang karena dua hal: kelicikan pelaku dan kelambanan sistem. Kejahatan finansial berkembang lebih cepat daripada respons hukum. Pelaku bergerak lincah memanfaatkan teknologi, sementara sistem pengawasan masih berjalan dengan pola lama.

Negara tidak boleh hanya hadir setelah korban berjatuhan. Negara harus hadir sebelum rakyat menjadi korban. Pencegahan harus menjadi prioritas, bukan sekadar penindakan setelah kerugian terjadi.

Jika negara lambat, maka yang cepat adalah kejahatan.

Advokat: Garda Terakhir Keadilan Rakyat

Dalam banyak kasus, korban investasi bodong hanya memiliki satu harapan terakhir: advokat. Advokat bukan sekadar pembela di ruang sidang, tetapi penjaga harapan korban agar tidak kehilangan haknya.

Namun ironisnya, ketika advokat membela korban, tidak jarang mereka justru menghadapi tekanan. Jika advokat dilemahkan, maka yang dilemahkan bukan hanya profesi hukum, tetapi juga akses rakyat terhadap keadilan.

Negara harus memahami bahwa melindungi advokat berarti melindungi rakyat.

Literasi Keuangan Adalah Perlawanan Sosial

Kita tidak bisa hanya menyalahkan korban. Negara harus membangun kesadaran kolektif bahwa investasi bukan sekadar janji keuntungan, tetapi keputusan rasional yang harus didasarkan pada prinsip Legal dan Logis.

Jika literasi keuangan tidak diperkuat, maka investasi bodong akan terus menemukan korban baru. Edukasi masyarakat harus menjadi gerakan nasional, bukan sekadar program formalitas.

Investasi Bodong Adalah Ancaman Stabilitas Bangsa

Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem keuangan, dampaknya tidak hanya ekonomi, tetapi juga stabilitas sosial. Ketika rakyat merasa hukum tidak mampu melindungi mereka, maka yang runtuh bukan hanya kepercayaan terhadap lembaga hukum, tetapi juga legitimasi negara.

Negara yang gagal melindungi rakyat dari kejahatan ekonomi sedang membuka pintu bagi krisis kepercayaan nasional.

Saatnya Negara Berpihak Secara Nyata

Negara harus memilih: berpihak kepada rakyat atau membiarkan rakyat terus menjadi korban. Hukum tidak boleh berdiri netral ketika ketidakadilan terjadi. Hukum harus berani berpihak kepada korban.

Penegakan hukum harus progresif, cepat, dan berorientasi pada pemulihan kerugian korban. Negara harus membuktikan bahwa hukum bukan sekadar simbol kekuasaan, tetapi alat perlindungan rakyat.

Investasi bodong bukan sekadar persoalan kriminal. Ini adalah ujian bagi keberanian negara dalam melindungi rakyatnya. Jika negara gagal menjawab tantangan ini, maka yang hilang bukan hanya uang masyarakat, tetapi juga kepercayaan terhadap hukum dan keadilan.

Dan ketika kepercayaan rakyat hilang, maka yang terancam bukan hanya sistem hukum, tetapi masa depan bangsa.