No Justice No Viral”: Ketua SPASI Bongkar Realita Pahit Penegakan Hukum di Indonesia

“No Justice No Viral”: Ketua SPASI Bongkar Realita Pahit Penegakan Hukum di Indonesia

JAKARTA – Fenomena penegakan hukum yang dinilai baru bergerak setelah viral di media sosial kembali menjadi sorotan. Ketua Umum Solidaritas Pembela Advokat Seluruh Indonesia (SPASI), Jelani Christo, menilai kondisi tersebut mencerminkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Jelani dalam wawancara pada Minggu, 8 Februari 2026, yang kemudian disampaikan kepada media pada Senin (9/2/2026).

Menurut Jelani, masyarakat saat ini mulai menilai proses hukum tidak berjalan secara konsisten dan cenderung merespons tekanan publik.

“Realitas yang terjadi hari ini, masyarakat melihat keadilan baru bergerak ketika sebuah kasus sudah viral. Jika tidak viral, sering kali proses hukum berjalan lambat bahkan tidak mendapat perhatian serius,” ujar Jelani Christo.

Keadilan Dinilai Masih Berat Sebelah

Jelani menilai persepsi publik mengenai hukum yang “tajam ke bawah dan tumpul ke atas” masih menjadi kritik serius yang belum sepenuhnya terjawab dalam praktik penegakan hukum.

Ia menegaskan ketimpangan tersebut berpotensi merusak legitimasi hukum dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

“Penegakan hukum harus berdiri di atas prinsip kesetaraan. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan hanya karena faktor kekuasaan, ekonomi, maupun kepentingan tertentu,” tegasnya.

Integritas Aparat Penegak Hukum Jadi Sorotan

Ketua SPASI menekankan bahwa profesionalisme aparat penegak hukum harus disertai dengan moralitas dan integritas yang kuat. Menurutnya, aparat tidak hanya menjalankan prosedur hukum, tetapi juga memegang amanah besar dalam menjaga nilai keadilan.

“Penegak hukum bukan hanya menjalankan aturan, tetapi memegang tanggung jawab moral. Mereka harus memiliki rasa takut jika tidak menegakkan kebenaran dengan cara yang benar,” katanya.

Korupsi dan Intervensi Masih Membayangi

SPASI juga menyoroti masih adanya persoalan struktural dalam sistem hukum, termasuk dugaan praktik korupsi oleh oknum aparat serta potensi intervensi kepentingan tertentu dalam proses penegakan hukum.

Menurut Jelani, kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

“Ketika hukum dipengaruhi kepentingan di luar prinsip keadilan, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap hukum itu sendiri,” ujarnya.

Akses Keadilan Masih Sulit Dijangkau Masyarakat Kecil

Selain persoalan integritas, SPASI juga menilai akses terhadap keadilan masih menjadi tantangan besar bagi masyarakat kecil. Keterbatasan ekonomi, minimnya pendampingan hukum, serta kompleksitas proses hukum sering menjadi hambatan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat.

SPASI mendorong pemerintah dan institusi penegak hukum untuk memperkuat sistem bantuan hukum serta memastikan layanan hukum dapat diakses secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

SPASI Dorong Reformasi Penegakan Hukum

Jelani menegaskan reformasi penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan internal terhadap aparat penegak hukum.

Ia menilai negara hukum yang kuat hanya dapat terwujud apabila keadilan ditegakkan tanpa diskriminasi.