Ketika Perusahaan Mengabaikan CSR: Dari Pelanggaran Undang-Undang hingga Ancaman Pidana

Ditulis oleh: Jelani Christo
Ketua Umum SPASI
Editor: Romo Kefas

Setelah ditegaskan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan kewajiban hukum yang mengikat bagi perusahaan—khususnya yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam—pertanyaan berikutnya yang tak kalah penting adalah: apa konsekuensi hukum jika kewajiban tersebut diabaikan?

Di sinilah CSR tidak lagi berhenti pada ranah etika bisnis atau kewajiban administratif, tetapi masuk ke wilayah pertanggungjawaban hukum, bahkan pidana, ketika pengabaian CSR berimplikasi pada kerusakan lingkungan, penderitaan masyarakat, dan pelanggaran hak asasi manusia.

CSR sebagai Perintah Konstitusional

Kewajiban CSR berakar kuat pada Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. CSR adalah instrumen hukum untuk memastikan bahwa keuntungan korporasi tidak dibangun di atas kerugian publik dan kehancuran lingkungan.

Ketika CSR diabaikan, maka yang terjadi adalah pengingkaran amanat konstitusi sekaligus pelanggaran terhadap prinsip keadilan sosial.

Sanksi Administratif hingga Pidana

Secara normatif, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memang menyebut bahwa sanksi atas kelalaian CSR diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut dipertegas dalam PP Nomor 47 Tahun 2012, yang membuka ruang penjatuhan sanksi sesuai sektor usaha masing-masing.

Namun, ancaman pidana muncul ketika pengabaian CSR berujung pada pelanggaran hukum lain, terutama di bidang lingkungan hidup dan hak masyarakat. Di antaranya:

1. Undang-Undang Lingkungan Hidup

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perusahaan yang kegiatannya menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan dapat dikenai:

Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 15 tahun,
Denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp15 miliar,
tergantung pada tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan.

Jika pengabaian CSR menyebabkan tidak adanya upaya pemulihan lingkungan atau pencegahan dampak, maka korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai subjek hukum.

2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Hukum pidana Indonesia mengakui korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Direksi, komisaris, atau pihak yang memberi perintah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti:

Mengetahui dampak kegiatan usaha;
Mengabaikan kewajiban sosial dan lingkungan;
Membiarkan terjadinya kerusakan atau penderitaan masyarakat.

Pidana dapat dijatuhkan baik kepada badan hukum maupun pengurusnya secara pribadi.

3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Dalam konteks tertentu, pengabaian CSR yang berdampak pada hilangnya mata pencaharian, kesehatan, atau keselamatan masyarakat dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM, yang membuka ruang pertanggungjawaban hukum lebih luas, termasuk gugatan perdata dan pidana.

Dampak Sosial sebagai Indikator Kesalahan Hukum

Pengabaian CSR sering kali berujung pada:

Konflik sosial berkepanjangan;
Kriminalisasi warga;
Kerusakan lingkungan permanen;
Kemiskinan struktural di sekitar wilayah usaha.

Dampak-dampak ini dapat menjadi alat bukti bahwa perusahaan telah bertindak tidak bertanggung jawab dan melanggar kewajiban hukumnya.

CSR sebagai Instrumen Pencegah Kejahatan Korporasi

Dalam perspektif hukum modern, CSR berfungsi sebagai early warning system untuk mencegah kejahatan korporasi. Perusahaan yang menunaikan CSR secara sungguh-sungguh menunjukkan itikad baik dan kepatuhan hukum. Sebaliknya, mengabaikan CSR memperbesar risiko pidana korporasi dan sanksi berat.

Peran Negara dan Masyarakat Sipil

Negara wajib menegakkan hukum secara tegas terhadap perusahaan yang mengabaikan CSR dan membiarkan kerusakan sosial maupun lingkungan terjadi. Penegakan hukum yang lemah sama artinya dengan membiarkan pelanggaran konstitusi berlangsung.

Dalam konteks inilah SPASI hadir untuk:

Mengawal pelaksanaan CSR;
Mengadvokasi masyarakat terdampak;
Mendorong akuntabilitas dan penegakan hukum terhadap korporasi yang abai.

Penutup

Mengabaikan CSR bukan sekadar pelanggaran etika bisnis, tetapi berpotensi menjadi tindak pidana ketika menimbulkan kerugian lingkungan dan sosial. Dalam negara hukum, tidak boleh ada perusahaan yang kebal hukum hanya karena memiliki modal dan kekuasaan.

CSR adalah kewajiban hukum, moral, dan konstitusional. Jika perusahaan menikmati keuntungan dari sumber daya alam Indonesia, maka menjalankan CSR bukan pilihan—melainkan keharusan yang jika diabaikan dapat berujung pada sanksi administratif hingga pidana berat.

Tanpa ketegasan penegakan hukum, keadilan sosial hanya akan menjadi slogan, dan konstitusi kehilangan maknanya.

Share this content: