Limbah B3 dari Perusahaan Pemusnah Diduga Diangkut Keluar, Polisi Tahan Armada: Ada Apa di Balik Rantai Pengelolaannya?

SERANG,07 Januari 2026 — Pengamanan satu unit dump truck pengangkut limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh Polsek Cikande membuka tabir persoalan serius dalam tata kelola limbah industri. Armada milik PT Amako Rezeki Utama (ARU) tersebut diduga mengangkut limbah B3 yang disebut berasal dari PT Wahana Pemusnah Limbah Industri (WPLI)—sebuah perusahaan yang justru dikenal memiliki izin sebagai pemusnah limbah B3.

Fakta ini langsung menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa limbah dari perusahaan pemusnah justru dikeluarkan dan diangkut pihak lain?

Peristiwa bermula pada Senin, 5 Januari 2026, saat sejumlah sopir dump truck berhenti di Jalan Raya Cikande–Rangkasbitung. Aparat Polsek Cikande kemudian meminta kendaraan beserta muatannya dibawa ke Mapolsek untuk pemeriksaan.

Namun hingga kini, penjelasan resmi kepolisian belum disampaikan ke publik. Kanit Reskrim Polsek Cikande, Marcell, belum memberikan keterangan terkait dasar hukum pengamanan, jenis dugaan pelanggaran, maupun status hukum armada dan muatan limbah tersebut.

Ketiadaan informasi resmi ini justru memperbesar ruang spekulasi dan keresahan publik.

Pihak PT ARU melalui bagian legal, Yoga, menyatakan bahwa dokumen pengangkutan limbah B3 lengkap dan sah secara administrasi, serta limbah tersebut disebut akan dibawa ke fasilitas pengelolaan PT ARU di Purbalingga.

Namun, keterangan para sopir mengungkap fakta berbeda di lapangan. Aparat mempertanyakan:

• Tidak adanya simbol atau logo limbah B3 pada kendaraan
• Cairan limbah yang berceceran dari muatan
• Kejelasan jenis dan karakteristik limbah yang diangkut

Temuan-temuan ini mengarah pada dugaan pelanggaran teknis serius, yang dalam konteks limbah B3 bukan persoalan sepele, melainkan menyangkut keselamatan publik dan perlindungan lingkungan hidup.

PT ARU mengklaim memiliki kerja sama dengan PT WPLI. Namun ketika ditanya soal pendor atau penanggung jawab resmi pengeluaran limbah dari PT WPLI, jawaban yang muncul justru membingungkan.

Disebutkan tidak ada pendor, dan penjelasan lanjutan akan disampaikan “nanti”. Pernyataan ini menimbulkan tanda tanya besar, mengingat setiap pergerakan limbah B3 wajib memiliki penanggung jawab yang jelas dan dapat ditelusuri.

Lebih mengkhawatirkan, pihak PT WPLI—melalui perwakilannya—tidak memberikan penjelasan terbuka saat dimintai konfirmasi. Padahal, sebagai perusahaan pemusnah limbah B3, WPLI seharusnya berada di garda terdepan dalam transparansi dan kepatuhan hukum.

Diamnya pihak perusahaan dan belum adanya keterangan resmi aparat justru memperkuat kesan bahwa pengelolaan limbah B3 masih menyisakan celah abu-abu yang berbahaya.

Kasus ini tidak bisa direduksi sebagai persoalan dokumen semata. Limbah B3 adalah ancaman nyata bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Setiap pelanggaran, sekecil apa pun, berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang.

Publik kini mempertanyakan:

• Apakah sistem pengawasan limbah B3 berjalan efektif?
• Apakah izin pemusnahan dijalankan sesuai peruntukannya?
• Mengapa pengangkutan limbah berisiko tinggi ini tampak tidak transparan?

Hingga berita ini diturunkan, klarifikasi resmi dari Polsek Cikande dan manajemen PT WPLI masih dinanti. Dalam negara hukum, penegakan hukum lingkungan tidak boleh berhenti di tengah jalan atau tenggelam dalam senyap birokrasi.

Kasus ini menjadi ujian serius:
apakah negara benar-benar hadir melindungi lingkungan dan keselamatan warga, atau justru membiarkan praktik berisiko berjalan tanpa akuntabilitas?

Sumber: Jost Munthe