*Pencerahan Hukum Hari Ini**Senin, 23 November 2026**BELUM DILELANG, EMPAT PAKET PROYEK JALUR KERETA API SUDAH DIBAGI KEPADA PARA REKANAN: SUAP RP2,02 MILIAR KEPADA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BERUJUNG HUKUMAN PENJARA BAGI PENYEDIA JASA KONSTRUKSI*
Oleh: Fredrik J. Pinakunary*
*Posisi Kasus*
Perkara ini bermula dari adanya kesepakatan antara empat penyedia jasa konstruksi untuk membagi paket pekerjaan peningkatan jalur kereta api Lampegan–Cianjur Tahun Anggaran 2023, bahkan sebelum proses pelelangan dilaksanakan.
MH, selaku pemilik PT DF dan PT HM, bersama DRS, ZF, dan AD, bersepakat mengatur pembagian empat paket pekerjaan agar masing-masing memperoleh proyek yang telah ditentukan sebelumnya. Kesepakatan tersebut dimaksudkan untuk memastikan perusahaan-perusahaan yang mereka kendalikan memperoleh pekerjaan tanpa melalui proses persaingan yang semestinya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Pembagian pekerjaan yang telah disepakati meliputi:
1. Peningkatan jalur kereta api Km 76+400 sampai Km 82+000 untuk DRS.
2. Peningkatan jalur kereta api Km 82+000 sampai Km 86+000 untuk MH.
3. Peningkatan jalur kereta api Km 86+000 sampai Km 90+000 untuk ZF.
4. Peningkatan jalur kereta api Km 90+000 sampai Km 95+000 untuk AD.
Untuk merealisasikan kesepakatan tersebut, MH bersama ketiga rekanannya memberikan uang secara bertahap kepada SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan jumlah keseluruhan mencapai Rp2.020.700.000,00.
Penyerahan uang dilakukan sepanjang Februari hingga April 2023 dengan tujuan memengaruhi PPK agar pembagian paket pekerjaan yang telah disepakati para rekanan dapat terlaksana.
Uang tersebut antara lain digunakan untuk membiayai kegiatan operasional PPK, pengurusan surat persetujuan kontrak tahun jamak (Multi-Year Contract), serta pemberian tunjangan hari raya.
Meskipun pemberian uang tersebut dikaitkan dengan berbagai kebutuhan operasional dan administrasi proyek, penegak hukum menilai bahwa tujuan sebenarnya adalah memengaruhi pejabat yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan pemerintah.
Atas perbuatannya, MH didakwa melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap kepada pejabat secara bersama-sama dan berlanjut.
*Putusan Pengadilan*
1. *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung:* Menyatakan MH terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana penjara selama **2 tahun 2 bulan** dan denda sebesar Rp200.000.000,00, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan.
2. *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung:* Memperberat pidana penjara terhadap MH menjadi 2 tahun 8 bulan, sedangkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 dan pidana kurungan pengganti selama 4 bulan tetap dipertahankan.
3. *Mahkamah Agung:* Menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan demikian, putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 tetap berlaku.
*Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung*
Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tidak mengandung kesalahan dalam penerapan hukum.
Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, MH bersama DRS, ZF, dan AD telah bersepakat membagi empat paket pekerjaan peningkatan jalur kereta api Lampegan–Cianjur sebelum proses pelelangan berlangsung.
Untuk memastikan kesepakatan tersebut terlaksana, para rekanan memberikan uang kepada SP selaku PPK dengan jumlah keseluruhan Rp2.020.700.000,00 secara bertahap sepanjang Februari hingga April 2023.
Mahkamah Agung menilai bahwa pemberian uang tersebut bukan sekadar bantuan untuk membiayai operasional proyek atau kebutuhan administrasi pejabat, melainkan dimaksudkan untuk menggerakkan PPK agar menggunakan kewenangan jabatannya guna menguntungkan perusahaan-perusahaan yang telah ditentukan sebelumnya.
Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban pejabat dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara objektif, transparan, dan tidak memihak kepada penyedia jasa tertentu.
Mahkamah Agung juga membenarkan penerapan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor pada pokoknya mengatur tindak pidana pemberian atau janji sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pejabat tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
Sementara itu, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap orang-orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana.
Adapun Pasal 64 ayat (1) KUHP mengatur perbuatan berlanjut, yaitu beberapa perbuatan yang memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.
Dalam perkara ini, pemberian uang secara bertahap merupakan rangkaian tindakan yang berkaitan dengan satu tujuan, yakni memastikan pembagian proyek kepada para rekanan sesuai kesepakatan sebelumnya.
Mahkamah Agung juga menilai bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung telah didasarkan pada pertimbangan yang memadai sehingga tidak terdapat alasan hukum untuk membatalkan atau mengubah putusan tersebut pada tingkat kasasi.
→ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1323 K/Pid.Sus/2024, tanggal 7 Maret 2024.
Sumber:
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf1033196761142a638313435383133.html
Salam Pancasila,
Fredrik J. Pinakunary*
Wakil Ketua Umum Peradi RBA
(jc/zir/spasinews.com)




Post Comment