Skandal PN Depok Meledak! Ketum SPASI: Jika Hakim Ikut Jual Beli Perkara, Keadilan Tinggal Cerita

Skandal PN Depok Meledak! Ketum SPASI: Jika Hakim Ikut Jual Beli Perkara, Keadilan Tinggal Cerita

JAKARTA – Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat pimpinan Pengadilan Negeri (PN) Depok terus menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Ketua Umum Solidaritas Pembela Advokat Seluruh Indonesia (SPASI), Jelani Christo, S.H., M.H., menilai peristiwa tersebut sebagai alarm keras bahwa dunia peradilan Indonesia sedang berada dalam krisis integritas yang mengkhawatirkan.

Saat diwawancarai awak media di Jakarta, Rabu (11 Februari 2026), Jelani menegaskan bahwa keterlibatan pimpinan pengadilan dalam dugaan praktik suap bukan hanya pelanggaran hukum biasa, melainkan bentuk keruntuhan moral lembaga yang selama ini dipercaya sebagai tempat terakhir masyarakat mencari keadilan.

Menurutnya, publik selama ini menaruh harapan besar kepada lembaga peradilan sebagai benteng terakhir penegakan hukum. Namun, ketika aparat peradilan justru terseret dalam praktik jual beli perkara, kepercayaan masyarakat dinilai semakin terkikis.

Ia menilai, korupsi di sektor peradilan memiliki dampak yang jauh lebih berbahaya dibanding sektor lain karena berpotensi melindungi pelaku kejahatan melalui putusan yang tidak adil. Kondisi tersebut, kata dia, dapat merusak sistem hukum secara menyeluruh dan memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara.

SPASI mendorong aparat penegak hukum untuk menindak tegas seluruh pihak yang terlibat tanpa pandang jabatan. Jelani menegaskan, hakim yang terbukti melakukan korupsi harus dijatuhi hukuman berat agar memberikan efek jera dan menjadi peringatan bagi aparat hukum lainnya.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya perampasan seluruh aset hasil tindak pidana korupsi. Menurutnya, langkah tersebut menjadi strategi penting untuk memutus keuntungan ekonomi dari kejahatan sekaligus mengembalikan kerugian negara.

SPASI juga mendesak adanya evaluasi besar-besaran terhadap sistem pengawasan internal lembaga peradilan. Ia menilai kasus yang melibatkan pimpinan pengadilan menunjukkan adanya kelemahan serius dalam sistem kontrol dan integritas aparat hukum.

Jelani berharap kasus OTT PN Depok dapat menjadi momentum reformasi peradilan secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa negara harus menunjukkan ketegasan dalam memberantas korupsi demi menjaga wibawa hukum dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan Indonesia.