KEPERCAYAAN RAKYAT HARUS DIJAGA DENGAN TINDAKAN” – 25 OKNUM POLRI DIPECAT, HABIB MUCHDAR: INI CONTOH PEMBERSIHAN YANG BENAR!

“KEPERCAYAAN RAKYAT HARUS DIJAGA DENGAN TINDAKAN” – 25 OKNUM POLRI DIPECAT, HABIB MUCHDAR: INI CONTOH PEMBERSIHAN YANG BENAR!

JAKARTA, 03 JANUARI 2026 – Kepolisian Kalimantan Selatan (Kalsel) memberikan contoh nyata bagaimana institusi publik harus bertindak saat menghadapi oknum yang merusak citra. Dengan memberhentikan 25 anggota Polri yang terlibat pelanggaran berat, Kapolda Kalsel Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan menunjukkan bahwa kepercayaan rakyat adalah aset yang tidak bisa dipermainkan – sebuah langkah yang mendapatkan apresiasi tinggi dari Habib Muchdar Hasan Assegaf, Stafsus Habib Aboe Bakar Al’habsy Komisi III DPR RI sekaligus Dewan Penasehat WRC (Watch Relation of Corruption) bidang Pengawasan Korupsi & Menjaga Aset Negara.

Dari perspektif peran masyarakat dalam memastikan akuntabilitas institusi, Habib Muchdar menyatakan bahwa langkah tegas ini adalah bentuk tanggapan positif terhadap harapan rakyat yang menginginkan keadilan dan profesionalisme dari aparatur negara.

“Kita sebagai masyarakat telah lama menginginkan bahwa institusi seperti Polri mampu membersihkan diri dari dalam. Kapolda Kalsel telah membuktikan bahwa tidak ada tempat bagi mereka yang menyalahgunakan wewenang atau melakukan pelanggaran. Ini adalah bukti bahwa suara rakyat tidak sia-sia, dan institusi mampu merespons dengan tindakan yang tegas,” ujarnya pada hari ini (Sabtu, 3/1/2026).

Sebelumnya, dalam pelaporan kinerja akhir tahun yang digelar di Aula Polda Kalsel, Banjarbaru, pada Selasa (30/12/2025), Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan mengungkapkan bahwa seluruh 25 anggota tersebut telah melalui proses hukum dan administratif yang jelas sebelum dikenai sanksi Pemecatan Tidak dengan Hormat (PTDH).

”Kita tidak bisa membiarkan satu atau dua orang merusak nama baik keseluruhan institusi yang telah berjuang keras untuk melindungi masyarakat. PTDH terhadap 25 orang ini adalah bentuk penghormatan kita terhadap kepercayaan rakyat yang telah diberikan kepada Polri selama ini. Setiap anggota harus menyadari bahwa jabatan yang diemban adalah amanat yang harus dijaga dengan baik,” jelasnya.

Salah satu kasus yang paling menonjol adalah kasus Bripda Muhammad Seili, mantan anggota Polres Banjarbaru, yang terbukti terlibat dalam kasus pembunuhan. Pria tersebut telah resmi diberhentikan sejak Senin (29/12/2025) setelah proses sidang kode etik yang transparan dan adil.

”Kami menunjukkan bahwa tidak ada yang di atas hukum, termasuk anggota Polri sendiri. Siapa pun yang melakukan kesalahan berat harus siap menerima konsekuensinya. Ini bukan hanya tentang membenarkan salah, tetapi juga tentang membangun kembali kepercayaan yang pernah goyah,” tegas Irjen Pol. Rosyanto.

Rincian pelanggaran yang menyebabkan pemecatan menunjukkan bahwa 12 orang terlibat penyalahgunaan narkotika, 8 orang karena disersi atau perilaku tidak sesuai standar profesional, dan 5 orang terlibat tindak pidana umum. Angka ini mencerminkan komitmen yang lebih besar dalam mengatasi berbagai masalah internal yang selama ini menjadi perhatian publik.

MASYARAKAT SEBAGAI MITRA STRATEGIS REFORMASI

Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan menekankan bahwa reformasi yang dilakukan di Polda Kalsel tidak bisa tercapai tanpa dukungan dan masukan dari masyarakat. Ia menjelaskan bahwa transparansi dalam menangani kasus internal adalah bentuk kerja sama yang dibangun antara institusi dan publik.

”Kami tidak bekerja sendiri-sendiri. Kritik dan masukan dari masyarakat telah membantu kami mengidentifikasi masalah dan mengambil langkah yang tepat. Kita ingin membangun hubungan yang saling percaya, di mana Polri menjadi mitra masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Ini adalah tujuan utama dari reformasi yang kita lakukan,” katanya.

Ia berharap bahwa tindakan ini akan menjadi pemicu bagi seluruh personel Polri di Kalsel untuk semakin meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas, serta menjadi contoh bagi daerah lain untuk melakukan hal yang sama.

Menanggapi hal tersebut, Habib Muchdar menambahkan bahwa langkah yang dilakukan Polda Kalsel harus menjadi titik awal dari perubahan yang lebih luas di seluruh Indonesia.

”Semoga ini bukan hanya satu-satunya contoh. Kita berharap bahwa setiap daerah akan mengikuti jejak yang telah ditunjukkan oleh Polda Kalsel – berani menghadapi masalah, tegas dalam mengambil tindakan, dan terbuka dalam setiap prosesnya. Hanya dengan demikian, kita bisa membangun institusi yang benar-benar menjadi sandaran rakyat dalam menjaga keamanan dan keadilan,” tutupnya.

Jurnalis: Abun
Editor: Romo Kefas